Pimpinan DPR Nilai Pansus Angket KPK Tak Perlu Bertemu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyarankan Panitia Khusus Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurungkan niatnya menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Taufik berpendapat, pemerintah sebaiknya tak dilibatkan dalam urusan Pansus Angket. Sebab, jika rapat konsultasi tersebut tetap dilakukan, kesan intervensi dan campur tangan kepada Pansus angket akan timbul.

"Ini sebetulnya domain DPR. Kalau kemudian Pemerintah dibawa-bawa disampaikan sebelum paripurna sudah harus konsultasi dengan Presiden agak terkesan seolah-olah ada intervensi," kata Taufik di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

(baca: Pansus Angket KPK Surati Presiden Jokowi, Ajak Rapat Konsultasi)

Apalagi, kata Taufik, rapat konsultasi antara Pansus Angket sebelum rapat paripurna tersebut tidak ada dasar aturannya.

"Mekanisme pansus angket, tidak ada yang mengatur sebelum paripurna. Apapun hak-hak eksklusif yang ada di DPR terus dikonsultasikan ke pemerintah, ini tidak diatur," kata Taufik.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menegaskan, hak angket adalah sepenuhnya kewenangan dan domain DPR. Maka seyogyanya, Pemerintah khususnya Presiden tak perlu dilibatkan.

(baca: DPR Terbelah soal Usulan Pansus Angket KPK Konsultasi dengan Jokowi)

"Namanya angket ya angket, haknya DPR. Saya sependapat dengan Pemerintah sebelumnya bahwa ini adalah domain DPR," ujar Taufik.

"Kalau kemudian itu dilaksanakan kasihan Pemerintah, beban, seolah-olah ada intervensi meksipun tidak. Tapi kesannya di publik sebelum paripurna sudah konsultasi dulu, beda lagi kalau tidak konsultasi terkait dengan hak eksklusif DPR," tutup Taufik.

Pansus Hak Angket KPK akan mengagendakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

(baca: Jokowi Diminta Tolak Keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk Bertemu)

Surat telah dikirimkan Pansus Hak Angket kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi berharap rapat konsultasi dengan Presiden dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Angket, yakni 28 September 2017.

Menurut Taufiq, kerja Pansus Angket KPK penting untuk dilaporkan kepada Presiden untuk menyampaikan perkembangan tugas dan tujuan-tujuan pansus sebagai pemahaman kepasa presiden dalam konteks hubungan kelembagaan di Indonesia.