Amien Rais: Jokowi Punya Tugas Konstitusional Hapus Penjajahan Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua MPR Amien Rais mengatakan Indonesia punya kewajiban untuk ambil bagian menuntaskan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Hal itu kata dia, sebagaimana tertera dalam alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Rezim Presiden Joko Widodo punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan membantu menghapuskan penjajahan di dunia, seperti Rohingya di Myanmar," kata Amien di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Menurut Amien, apa yang dilakukan Pemerintah baik melalui lobi-lobi diplomasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan bantuan kemanusiaan seberat 34 ton untuk Rohingnya masih jauh dari harapannya. Bahkan, ia mengganggap apa yang dilakukan Pemerintah Jokowi tersebut hanya sekedar pencitraan kepada masyarakat.

"Rezim Jokowi ini sepertinya terlambat dan cuma sedikit perhatiannya. Mungkin hanya pencitraan saja," kata Amien.

Baca juga: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk kaum Rohingya adalah pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Indonesia sendiri, mengirimkan 34 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Bantuan kemanusiaan itu terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.

Bantuan itu diberangkatkan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomunikasi dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar mengenai bantuan apa yang dibutuhkan pengungsi. Retno juga sebelumnya telah bertemu dengan Pemerintah Myanmar untuk mendesak menghentikan kekerasan atas etnis Rohingya.