Belum Terima Salinan Surat Novanto, MKD Belum Proses Pelaporan terhadap Fadli Zon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MKD telah menerima aduan dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Rabu (13/9/2017), MAKI melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang menandatangani surat itu, karena diduga melanggar kode etik.

Menurut Dasco, MKD belum bisa memutuskan apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Fadli. Sebab, MKD belum menerima salinan surat tersebut.

"Kami sudah menerima laporan dari MAKI kemarin terhadap Fadli Zon. Namun sekarang ini kami sedang verifikasi. Dan MAKI ternyata hanya melaporkan, tetapi tidak menyertakan alat bukti, yaitu berupa surat yang dimaksudkan," kata Dasco, kepada wartawan di ruang MKD, Gedung Parlemen Senayan, Jumat (15/9/2017).

Baca: Akbar Tandjung Anggap Surat Setya Novanto ke KPK Konflik Kepentingan

Oleh karena itu, lanjut Dasco, MKD telah meminta salinan surat tersebut ke Kesekjenan DPR.

Dasco mengatakan, dari informasi yang diterimanya, Fadli hanya meneruskan surat yang didapatkannya sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam.

"Namun ini kita akan lihat apakah dia hanya meneruskan surat atau surat itu dibuat sendiri dengan maksud-maksud lain. Itu yang nanti kami akan melakukan pengecekan apabila surat itu sudah kami terima," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Laporkan Fadli Zon

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, jika surat tersebut murni mewakili pribadi Novanto, maka cukup dikirimkan melalui pos.

"Kemarin, menurut saya berlebihan karena mengirim Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Dewan, dan artinya itu berarti lembaga. Mewakili kelembagaan, artinya kita bukan anak kecil lagi dengan mudah memahami itu adalah bentuk upaya mempengaruhi KPK," kata Boyamin, Rabu.

Boyamin melaporkan Fadli karena melanggar Kode Etik DPR Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1. Pasal 6 ayat 5 berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Baca: Akbar Tandjung Berharap Setya Novanto Lolos di Praperadilan

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 berbunyi, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Boyamin berharap, Fadli mendapatkan sanksi sedang karena menganggap yang dilakukan Fadli bukan perkara kecil.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017).

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.