Jokowi Heran, Laporan Kerja Bisa Beranak sampai 108 Jenis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan soal pentingnya efisiensi dalam membuat laporan kerja.

Jokowi tak ingin laporan yang dikerjakan bertumpuk-tumpuk sehingga justru menyulitkan kinerja jajarannya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

"Ini laporan induknya bisa beranak sampai 108 jenis atau 112. Apakah kita mau bekerja untuk membuat laporan atau bekerja untuk menghasilkan sesuatu?" kata Jokowi.

(baca: Jokowi: Ini Kegiatan Apa Sih? Hasilnya Tidak Jelas)

Menurut Jokowi, surat pertanggungjawaban atau laporan kerja yang dibuat seharusnya tak perlu terlalu banyak. Asalkan bisa dipantau, dua atau tiga jenis laporan saja sudah cukup.

Jokowi menekankan, laporan yang bertumpuk-tumpuk juga tidak menjamin pencegahan terhadap korupsi.

"Yang lalu-lalu, kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat tinggi-tinggi. Tapi yang lompat juga masih banyak sekali. Buat apa bikin pagar kalau yang lompat masih bisa," ucap Jokowi.

Jokowi mengaku sudah meminta Kementerian Keuangan untuk menyederhanakan penyusunan laporan agar lebih simpel atau sederhana.

Instruksi ini sudah dijalankan oleh Menkeu Sri Mulyani dengan merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 jadi PMK Nomor 173.

Namun, Jokowi mengaku masih menemukan fakta di lapangan bahwa laporan masih belum disederhanakan.

"Dana desa, tanya kepala desa. Pusing semuanya. Bukan bekerja membuat irigasi, embung. Pusingnya mengerjakan laporannya," kata Jokowi.