Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Ulama, Jokowi Bertanya, "Bagaimana Kabar Negatif tentang Saya?"

Kompas.com - 13/09/2017, 20:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggali informasi miring tentang dirinya yang beredar di masyarakat kepada para ulama Jawa Tengah yang diundang ke Istana Presiden, Jakarta, Rabu (13/9/2017) sore.

"Tadi Pak Jokowi kan bertanya, bagaimana kabar negatif tentang saya? Terutama isu PKI dan segala macam," ujar Suada, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Cilacap, Jawa Tengah, usai pertemuan.

Para ulama pun berkomitmen untuk meluruskan informasi miring yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah PKI.

Suada menambahkan, masyarakat semestinya jangan percaya begitu saja informasi yang diterima. Apalagi, informasi tersebut tak jelas sumbernya serta menyudutkan seseorang.

 

(Baca: Kepada Polisi, Penghina Iriana Jokowi Minta Maaf)

Suada menambahkan, Jokowi memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo. Dalam proses menjadi orang nomor satu di Solo itu, pemerintah pastinya memiliki catatan mengenai silsilah Jokowi dan saat itu tidak ada yang mempersoalkan keluarganya.

"Saya kira ketika beliau dijadikan Wali Kota Solo kan itu umat Islam hampir milih semua. Semua partai berbasis Islam itu juga kan memilih semua. Kalau dia PKI masak iya sih?" ujar Suada.

Selain soal kabar bohong dan isu negatif, ulama dan Presiden juga membahas sejumlah topik, mulai dari bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, pendidikan karakter serta bank wakaf mikro.

Suada mengaku gembira karena pertemuan berlangsung hangat dan berkesan tidak berjarak. Ia berharap komunikasi serupa terus terjalin hingga di masa mendatang.

Kompas TV Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tiap muslim untuk melakukan gibah, fitnah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com