Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jokowi Tak Intervensi Kasus Penghinaan Iriana

Kompas.com - 13/09/2017, 16:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian menangkap Dodik Ikhwanto (21), pemilik akun Instagram @warga_biasa yang kedapatan menyebar ujaran kebencian terhadap Ibu Negara Iriana.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo memastikan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tidak ikut campur terkait penangkapan tersebut.

"Kalau ditanya apakah ada laporan Presiden ke Polri, enggak ada. Kalau ditanya ada laporan dari Istana, enggak ada. Sampai kemarin enggak ada (laporan)," kata Johan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/9/2017).

(baca: Nasib Penghina Iriana, Dimaafkan Gibran dan Kaesang, Ditangkap Polisi)

Johan juga memastikan, Jokowi atau pun Iriana tidak akan mengintervensi proses hukum yang saat ini masih berjalan. Proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"Dalam konteks ini tentu diserahkan sepenuhnya kepada Polri ya apakah itu, apakah ada UU yang dilanggar atau tidak," kata Johan.

Johan mendapat informasi bahwa Dodik ditangkap berdasarkan adanya sejumlah laporan yang masuk dari masyarakat.

"Jadi itu sudah menghina kan dan itu ada laporan masyarakat kepada polisi. Coba tanya ke kepolisian untuk lebih jelasnya," kata dia.

(baca: Penghina Iriana Jokowi Sempat Unggah Meme Hina Presiden Jokowi)

Aparat Polrestabes Bandung menangkap Dodik, pada Senin  (11/9/2017). Penangkapan terhadap mahasiswa 21 tahun itu dilakukan setelah polisi menemukan teman wanita Dodik di dunia maya di Bandung.

Dari saksi itulah, polisi mendapatkan alamat Dodik di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi pun menjemputnya di Palembang dan membawa pelaku ke Bandung.

(baca: Kepada Polisi, Penghina Iriana Jokowi Minta Maaf)

Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku mengunggah gambar tersebut ke media sosial karena ia merasa kecewa terhadap pemerintah.

Saat ini polisi menahan pelaku, berikut barang bukti berupa bendera dan gantungan kunci Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com