Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Fadli Zon, Ini Alasan Elektabilitas Prabowo Terlihat Stagnan

Kompas.com - 13/09/2017, 22:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, ada dua alasan yang dinilainya menjadi penyebab stagnannya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ada yang beranggapan, elektabilitas Prabowo stagnan dibandingkan Joko Widodo. Hal ini berkaca dari survei publik yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

"Ya Pak Prabowo kan bukan petahana. Kalau petahana itu tiap hari ada dalam berita. Batuk saja kan jadi berita," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Berbeda dengan Jokowi, kata Fadli, Prabowo justru disibukkan dengan urusan partai.

"Kalau Pak Prabowo kan ya membina partai sekarang ini, walaupun juga banyak bertemu tokoh-tokoh masyarakat," kata Wakil Ketua DPR ini.

Oleh karena itu, menurut dia, wajar apabila Prabowo kurang mendapat sorotan, dan elektabilitasnya cenderung stagnan.

Alasan kedua, kata Fadli, karena kompetisi atau kampanye terbuka belum dimulai.

"Jadi ya wajar saja. Calon pun belum. Ya nanti kita lihat lah, masih dua tahun lagi," tutur Fadli.

Dia juga tak khawatir apabila dalam masa dua tahun itu elektabilitas Jokowi semakin meroket.

"Enggak, saya enggak khawatir, karena kompetisinya sendiri kan belum (mulai)," ujar Fadli.

Survei yang dilakukan CSIS terhadap 1.000 orang yang tersebar merata di 34 provinsi, dari 23-30 Agustus 2017 menunjukkan salah satu temuan yaitu tingkat elektabilitas Presiden dan tokoh-tokoh politik.

Hasilnya elektabilitas Jokowi meningkat dari 36,1 persen (2015), 41,9 persen (2016), menjadi 50,9 persen (2017).

Sementara itu, elektabilitas Prabowo cenderung mengalami stagnasi dari 28 persen (2015), 24,3 persen (2016), menjadi 25,8 persen (2017).

Kompas TV Survei: Masyarakat Puas Dengan Pembangunan Ekonomi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com