Survei CSIS: 68,3 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mengalami peningkatan dalam tiga tahun belakangan, yakni sejak 2015 sampai 2017.

Hasil tersebut berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis Selasa, (12/9/2017).

Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengatakan, berdasarkan hasil survei didapatkan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi tahun 2015 sebesar 50,6 persen.

Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5 persen. Sementara pada tahun ini naik menjadi 68,3 persen.

"Dari tahun ke tahun publik puas dengan kinerja presiden," kata Arya di kantor CSIS, Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

Adapun kepuasaan publik meningkat terhadap tiga bidang utama, yakni bidang hukum, ekonomi dan maritim.

Pada bidang hukum, sebanyak 64,0 persen merasa puas atas kinerja pemerintah di 2017.

Pada tahun sebelumnya, kepuasan sebanyak 62,1 persen dan pada 2015 kepuasan publik tercatat 51,1 persen.

Di bidang ekonomi pada 2017, sebanyak 56,9 persen publik merasa puas. Pada 2016, tercatat 46,8 persen publik merasa puas. Sementara di 2015, kepuasan publik sebesar 30,0 persen.

Di bidang maritim pada 2017, sebanyak 75,5 persen publik merasa puas. Tahun sebelumnya, ingkat kepuasan publik tercatat sebesar 63,3 persen.

Sementara pada 2015 kepuasan publik berada pada angka 59,4 persen.

Arya menjelaskan, naiknya tingkat kepuasan publik pada bidang ekonomi karena dalam kurun waktu lima tahun kondisi pembangunan mengalami peningkatan.

"Dibandingkan lima tahun lalu, kondisi perekonomian keluarga tidak banyak mengalami perubahan, begitu juga kondisi perekonomian secara umum. Namun, kondisi pembangunan dianggap sangat baik dibandingkan 5 tahun yang lalu," kata Arya.

Sementara pada bidang hukum, kata dia, kepuasan meningkat karena munculnya optimisme publik terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, misalnya dukungan memperkuat KPK, mendorong reformasi di Kepolisian dan keinginan memberantas mafia peradilan.

Hal serupa, menurut Arya, juga terjadi pada sektor maritim.

"Optimisme publik di bidang maritim juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi di bidang pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pelabuhan serta komitmen mewujudkan negara maritim yang besar dan memperkuat pertahanan maritim," kata dia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.