Nasdem Anggap Usul Politisi PDI-P Bekukan KPK Perkeruh Suasana

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menolak usul politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nasdem melihat usul tersebut justru memperkeruh hubungan antara Pansus Angket di Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK.

Di satu sisi, KPK menolak hadir memenuhi undangan pansus dan bahkan mendukung pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan konstitusional DPR.

"Di sisi lain terdapat sikap anggota Pansus yang membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dan KPK," kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte dalam jumpa pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (11/9/2017).

(baca: Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan)

Johnny berharap, kedepannya proses yang berjalan di pansus angket KPK dapat lebih solutif dan konstruktif.

Daripada membekukan, Nasdem mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Nasdem, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, mulai dari perbaikan sumber daya manusia, serta penambahan kewenangan agar KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

(baca: Politisi PDI-P Usul Pembekuan KPK, Ini Respons Presiden Jokowi)

Usulan ini nantinya akan disampaikan untuk masuk dalam rekomendasi akhir pansus.

"Agar demi kepastian hukum, KPK juga dapat mengevaluasi perkara-perkara yang telah dididik namun tidak cukup bukti secara hukum," kata Johnny.

Anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas.

(baca: PDI-P Ralat Pernyataan Henry Yosodiningrat soal Pembekuan KPK)

Belakangan, setelah protes muncul, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meralat pernyataan anggotanya itu.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan.  Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/9/2017).