Kapolri: Teman-teman KPK Enak, Anggaran Tak Terbatas

Kompas.com - 09/09/2017, 21:16 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi pembicara dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Komunikator Politik Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi pembicara dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Komunikator Politik Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membandingkan anggaran penyidikan Polri dan KPK.

Menurut dia, anggaran Polri terbatas sehingga menyulitkan penyidikan yang dilakukan. Sementara itu, menurut dia, KPK memiliki anggaran penyidikan yang tidak terbatas.

Hal ini disampaikan Tito saat menjadi pembicara dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Komunikator Politik Nasional Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Tito mengatakan, anggaran penyidikan KPK menggunakan sistem ad cost atau klaim. Dengan demikian, segala keperluan penyidikan, termasuk ongkos pesawat dan hotel, bisa diklaim dan diganti berapa pun besarnya.

"Teman-teman KPK enak. Sistemnya ad cost, tinggal gesek saja, makin banyak keluar negeri makin senang, makin banyak keluar kota makin senang. Karena anggarannya tak terbatas," kata Tito.

(Baca juga: "Lembaga Mana Pun Tak Boleh Melemahkan Penegak Hukum, termasuk KPK")

Sementara itu, kata dia, anggaran penyidikan di Polri menggunakan sistem indeks. Ada pembagian kategori, yakni kasus sulit, sedang, dan mudah.

Ia menyebut anggaran penyidikan Polri sangat kecil sehingga terkadang tak cukup untuk menangani suatu kasus, apalagi di daerah terpencil seperti Papua.

"Buat SPDP (surat perintah dimulainya pendidikan), yang polisi yang ada di Puncak Jaya misal, di Kabupaten Puncak, itu jaksanya ada di Wamena. Naik apa? Pesawat, carter-nya Rp 70 juta, ya sudah diselesaikan adat sajalah. Yang penting mereka damai, selesai," ucap Tito.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Nasional
Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X