Kompas.com - 09/09/2017, 20:05 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016)
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, pelemahan terhadap lembaga penegak hukum akan menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, Partai Demokrat tidak setuju jika ada upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tak boleh seorang pun, lembaga mana pun ditoleransi melemahkan penegakan hukum, melakukan penyerangan-penyerangan untuk menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan pada KPK dan polisi," kata Didik saat menghadiri Musyawarah Nasional III Ikatan Alumni Universitas Trisakti, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Didik, kinerja KPK hingga saat ini cukup baik. Tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan KPK juga sesuai undang-undang yang mengaturnya.

(Baca juga: KPK: Upaya Pelemahan Muncul Saat Kami Menangani Kasus Besar)

Jika pun ada kesalahan yang dilakukan lembaga anti-rasuah tersebut, kata dia, evaluasi harus dilihat secara utuh dan detail.

Dengan demikian, dapat ditemukan akar kesalahannya, apakah faktor kelalaian, manajemen sistem penindakan, atau memang undang-undangnya ada yang kurang pas.

"Dievaluasi secara utuh dan detail apakah ini menyalahgunakan undang-undang, atau sistem, atau undang-undang itu sendiri," kata Didik.

Ia mengatakan, pihaknya belum mau menanggapi perkembangan pansus saat ini, khususnya perihal rekomendasi yang akan dibuat pansus hak angket.

Pihaknya akan terlebih dahulu memahami akar persoalan dan apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pansus.

"Kami tidak ingin buru-buru tanggapi, karena kami ingin betul-betul memahami apa yang jadi standing (dasar) pertimbangan-pertimbangan pansus dalam membuat keputusan. Toh sekarang apa yang jadi keputusan secara kelembagaan ada di pansus," kata dia.

(Baca juga: Golkar Tolak Pembekuan KPK)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.