Kompas.com - 06/09/2017, 06:41 WIB
Pengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar, memikul seorang kakek renta ketika melintasi perbatasan menuju Banglades. AP via The GuardianPengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar, memikul seorang kakek renta ketika melintasi perbatasan menuju Banglades.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kecaman dari berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Aksi solidaritas digalang oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Jakarta hingga penggalangan dana.

Namun, tidak dipungkiri ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat yang mencoba memanipulasi penderitaan etnis Rohingya untuk agenda politik domestik. Bahkan, kelompok-kelompok itu menyebarkan hoaks, mendiskreditkan pemerintah dan memupuk sentimen yang bisa menimbulkan konflik antarumat beragama.

Baca: Pemuda Muhammadiyah: Bela Rohingya ke Myanmar Hanya Perkeruh Suasana

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak terjebak dalam melihat isu kekerasan terhadap warga Rohingya sebagai konflik antara Islam dan Buddha. Hal tersebut, menurut Yenny, justru akan menimbulkan polemik di dalam negeri.

"Wahid Foundation mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dalam melihat konflik Rohingya sebagai konflik antara agama Islam dan Buddha. Apalagi sampai berujung pada sikap memusuhi komunitas atau penganut agama tertentu sebagai respons atas kejadian di Rohingya," ujar Yenny seperti dikutip dari keterangan pers Wahid Foundation, Selasa (5/9/2017).

Baca: Krisis Rohingya Diharapkan Tak Dimanfaatkan Jadi Narasi Kebencian

Yenny mengatakan, peristiwa yang dialami oleh warga Rohingya harus dilihat sebagai aksi kekerasan atas kemanusiaan. Pemerintah Myanmar, kata Yenny, harus segera menghentikan serangan militer terhadap warga Rohingya dan segera mengakuinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan Myanmar.

Oleh sebab itu, dia memandang perlu ada upaya yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari penyelesaian yang substantif atas persoalan tersebut.

"Wahid Foundation meminta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk bahu membahu menyatukan langkah guna mencari penyelesaian subtantif masalah Rohingnya," ujarnya.

Baca: Polri: Aksi Bela Rohingya di Borobudur Hanya Ramai di Media Sosial

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. Menurut Bonar, pemerintah perlu mewaspadai kelompok-kelompok di dalam negeri yang mencoba memanfaatkan isu Rohingya untuk menciptakan konflik di Indonesia.

"Pemerintah perlu mewaspadai kelompok-kelompok ini dan mengambil langkah terukur demi menjaga stabilitas keamanan dan hubungan harmonis antarumat beragama," ujar Bonar.

Bonar mengatakan, warga Rohingya memang membutuhkan solidaritas kemanusiaan. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui kondisi sosio historis di Myanmar dan memahami bahwa transisi demokrasi di Myanmar sangat pelik.

Dia menjelaskan, meski partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak di pemilu, tetapi kekuasaan militer Myanmar masih sangat kuat dan dominan. Di sisi lain, kata Bonar muncul kelompok ekstrem yang berpaham nasionalisme sempit.

Baca: Aksi Bela Rohingya di Candi Borobudur Diganti Shalat Jumat Bersama

Berdasarkan catatan Human Rights Watch Group (HRWG), tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation pernah menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

Sayangnya, rekomendasi tersebut tidak direspons pihak militer. HRWG memandang, terdapat friksi yang cukup kuat di dalam Pemerintah Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut.

"Aung San Suu Kyi terjepit di tengah dan harus bernegosiasi dengan kedua kekuatan itu, bukan hanya untuk masalah etnis Rohingya tetapi juga problem sosial politik lainnya di Myanmar," kata Bonar.

Menyerang pemerintah

Adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu Rohingya untuk kepentingan politik juga diakui oleh Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito menganggap, isu konflik Rohingya yang ramai di Indonesia bukan lagi mengangkat sisi kemanusiaan, melainkan digunakan untuk menyerang pemerintah.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Tito mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media sosial Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.

Baca: Diam atas Krisis Rohingya, Apakah Hadiah Nobel Suu Kyi Akan Dicabut?

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito.

Tito mengatakan, cara-cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist," kata Tito.

Baca: Kawasan Candi Borobudur Steril dari Aksi Bela Rohingya

Munculnya sentimen keagamaan, kata Tito, justru makin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengkaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.

Tito juga menganggap tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak.

Masyarakat harus cerdas

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat berpikir cerdas dan tidak emosi dalam menanggapi peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya. Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu berpolemik dan menimbulkan perselisihan dengan menggunakan isu kemanusiaan warga Rohingya.

"Nah (masyarakat) harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press nahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar. Saya harapkan juga langsung reda. Tidak usak menjelek-jelekan bangsa sendiri dengan permasalahan di luar negeri," ujar Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

Wiranto memastikan penerintah tidak tinggal diam untuk merespons peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar. Menurut dia, pemerintah mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan tapi tidak boleh gegabah," ucapnya.

Mantan Panglima ABRI itu juga sempat berkomentar terkait kabar adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang akan mengirimkan ribuan anggotanya ke Myanmar. Ormas tersebut ingin menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mengalami kekerasan.

Wiranto berpendapat bahwa aksi tersebut tidak perlu dilakukan dan meminta masyarakat tidak reaksioner dalam menanggapi isu Rohingya. Dia meminta masyarakat mendukung upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada Myanmar.

"Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum punya pemerintahan. Tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana ke mari tanpa ada satu aturan yang harus dipatuhi dari negara ini," kata Wiranto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X