Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diberangkatkan, Puluhan Jemaah Umroh Kafilah Ridu Ka'bah Mengadu ke Bareskrim

Kompas.com - 05/09/2017, 16:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan jemaah biro penyelenggara umrah PT Assyifa Mandiri Wisata (Kafilah Ridu Ka'bah) mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Mereka datang untuk menanyakan tindaklanjut laporan terhadap biro tersebut, yang pernah diadukan ke Bareskrim pada 2016 lalu.

Selain itu, ada juga yang berencana membuat laporan baru terhadap biro tersebut. Mereka melaporkan pemilik biro umrah tersebut, Ali Zainal Abidin.

Pasalnya, para jemaah tak kunjung diberangkatkan umrah, meski sudah menyetor uang belasan hingga puluhan juta rupiah, dan dijanjikan akan diberangkatkan sejak tahun lalu.

(baca: Jimly Asshiddiqie: Pemilik First Travel Cocok Dimiskinkan)

Salah satunya Bambang (58), calon jemaah umrah asal Bekasi. Ia mengaku mendaftar pada Agustus 2015, sebagai jemaah umrah di biro tersebut.

Ia mendaftar untuk perjalanan umrah bersama istrinya. Keduanya dikenakan biaya umrah Rp 17 juta per orang. Ia sudah menyetor total Rp 34 juta kepada biro tersebut.

"Desember 2015 itu dijanjikan berangkat," kata Bambang, di kantor Bareskrim, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa sore.

(baca: Polisi Sita 8 Perusahaan Lain Milik Bos First Travel, Apa Saja?)

Namun, ketika mendekati waktu pemberangkatan, biro tersebut kerap memundurkan jadwal. Hal itu terus dilakukan berkali-kali.

"Setelah dekat waktu keberangkatan, dimundurkan terus, mundur terus," ujar Bambang.

Dia pernah menanyakan kepada pihak biro alasan tak kunjung diberangkatkan umrah. Tanggapannya, kata Bambang, jemaah tetap dijanjikan akan diberangkatkan.

"Insya Allah pasti berangkat," kata Bambang mengutip pernyataan pihak biro.

 

(baca: 50 Rekening yang Terima Aliran Dana dari Bos First Travel Dibekukan)

Awal 2017, Bambang malahan dimintakan uang tambahan jika ingin diberangkatkan.

"Kalau saya, enggak mau saya kasih (uang tambahan)," ujar dia.

Sementara jika jemaah meminta uang yang telah disetor dikembalikan, jawabannya hanya menunggu.

Sampai hari ini, Bambang tak kunjung diberangkatkan umrah. Hal yang sama dialami jemaah lainnya, Joni (59).

(baca: PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar)

Pria asal Condet, Jakarta Timur itu bahkan sudah menyetor total Rp 76 juta. Uang itu untuk biaya umrah dirinya dan istri serta dua orang kakak.

Uang disetor sejak Oktober 2015, dan dijanjikan berangkat April 2016. Namun, hingga saat ini juga tak kunjung diberangkatkan.

"Sampai sekarang enggak ada kejelasan, setiap saat telepon tapi janjinya Insya Allah (diberangkatkan)," ujar Joni.

Sama seperti Bambang, uang yang telah disetorkan Joni juga belum dikembalikan. Ia juga sempat diminta uang tambahan jika mau berangkat.

"Minta uang tambahan, tapi kita enggak mau kasih," ujar Joni.

Keduanya pesimistis biro tersebut bisa mengembalikan uang jemaah.

"Dia harus pertanggungjawabkan secara hukum," ujar Bambang.

Saat ini, perwakilan jemaah bersama pihak dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), masih berada di Bareskrim.

Kompas TV Sedikitnya 2.000 calon jemaah menjadi korban biro perjalanan haji dan umrah PT Azizi Kencana Wisata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com