Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Novel Baswedan untuk Presiden Jokowi

Kompas.com - 05/09/2017, 09:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior KPK Novel Baswedan tetap mrnginginkan dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Joko Widodo mau membentuk tim tersebut.

"Saya harap Presiden Jokowi berkenan membentuk TGPF. Kami berharap ke depan perjuangan untuk berantas korupsi jadi perjuangan yang punya harapan," ujar Novel dalam wawancara eksklusif dengan Aiman di Kompas TV, Senin (4/9/2017) malam.

Jika dibiarkan, kata Novel, seolah-olah pemerintah akan mengurangi, bahkan membuat sirna upaya pemberantasan korupsi dengan serius. Ia menyebut masih banyak korupsi yang levelnya lebih tinggi dari kasus-kasus yang ditangani KPK selama ini.

"Korupsi sangat besar, banyak. Kalau tidak serius pengungkapannya, bagaimana bisa perlawanannya bisa serius," kata Novel.

(Baca: Novel Sebut Direktur Penyidikan Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK)

Novel meyakini Polri tidak akan mampu mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga ada jenderal polisi yang terlibat. Ia telah membeberkan ke penyidik soal ciri-ciri orang yang menyerangnya dan dugaannya mengarah ke siapa.

Namun, kara Novel, penyidik yang memeriksanya langsung menyangkal bahwa itu pelakunya. Karena itulah, Novel hanya menaruh harapan pada tim independen yang diharapkan dibentuk oleh presiden.

"Bisa kita nilai ketika ada penyidikan berlangsung. Setelah sekian lama apakah ada proses yang profesional, yang baik? Saya tidak lihat itu," kata Novel.

"Ketika pelaku lapangan saja tidak diungkap, bagaimana kita bisa yakin bahwa pelaku di atasnya bisa diungkap?" lanjut dia.

(Baca: Novel Sebut Direktur Penyidikan Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK)

Novel mengatakan, jika sindikat kejahatan itu dibiarkan merajalela, maka ke depan bisa saja perbuatannya semakin seenaknya sendiri. Setelah melumpuhkan penyidik korupsi, kata Novel, dikhawatirkan ada langkah lain untuk membuat korupsi semakin masif.

"Saya harap apabila ke depan Bapak Presiden melakukan langkah yang kuat dalam mendorong dan mendukung pemberantasan korupsi, maka akan bisa jadi suplemen terhadap langkah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diupayakan bapak presiden di negara kita," kata Novel.

Sebelumnya, istri Novel, Rina Emilda telah mengirim surat permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden pada 21 Agustus 2017 lalu.

Emilda ingin menyampaikan sejumlah informasi kepada Presiden dari sisi keluarga mengenai kasus Novel. Ia juga ingin menyampaikan suasana batinnya akibat kasus yang menimpa suaminya.

Kompas TV Rina Emilda, istri Novel Baswedan berharap pemerintah segera tindak lanjuti tim gabungan pencari fakta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com