Terbukti Terima Suap Bersama Patrialis, Kamaludin Divonis 7 Tahun

Kompas.com - 04/09/2017, 13:47 WIB
Kamaludin saat mendengar hakim membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKamaludin saat mendengar hakim membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamaludin yang didakwa menerima suap bersama-sama mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan.

Kamaludin juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Ia juga dikenakan pidana pengganti berupaya membayar uang pengganti 40.000 dollar AS.


Apabila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta miliknya akan disita dan dilelang.

Apabila jumlah harta tidak cukup, akan diganti pidana penjara selama 6 bulan.

(baca: Orang Dekat Patrialis Akbar, Kamaludin, Dituntut 8 Tahun Penjara)

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni penjara delapan tahun dan membayar uang pengganti 40.000 dollar AS.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Kamaludin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kamaludin dianggap berperan aktif dalam mendekati Patrialis Akbar yang berujung lahirnya tindak pidana korupsi.

Meski demikian, Kamaludin berlaku sopan dalam persidangan, menunjukkan sikap menyesal atas perbuatan yang didakwakan dan belum pernah dihukum.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X