Terbukti Terima Suap Bersama Patrialis, Kamaludin Divonis 7 Tahun

Kompas.com - 04/09/2017, 13:47 WIB
Kamaludin saat mendengar hakim membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKamaludin saat mendengar hakim membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamaludin yang didakwa menerima suap bersama-sama mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan.

Kamaludin juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Ia juga dikenakan pidana pengganti berupaya membayar uang pengganti 40.000 dollar AS.

Apabila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta miliknya akan disita dan dilelang.

Apabila jumlah harta tidak cukup, akan diganti pidana penjara selama 6 bulan.

(baca: Orang Dekat Patrialis Akbar, Kamaludin, Dituntut 8 Tahun Penjara)

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni penjara delapan tahun dan membayar uang pengganti 40.000 dollar AS.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Kamaludin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kamaludin dianggap berperan aktif dalam mendekati Patrialis Akbar yang berujung lahirnya tindak pidana korupsi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akmal Taher Mundur dari Satgas Covid-19

Akmal Taher Mundur dari Satgas Covid-19

Nasional
AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Nasional
KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

Nasional
Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Nasional
IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X