Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara

Kompas.com - 04/09/2017, 12:30 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitutsi (MK) Patrialis Akbar (kiri) mendengarkan keterangan saksi Kamaludin (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yaitu Kamaludin yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitutsi (MK) Patrialis Akbar (kiri) mendengarkan keterangan saksi Kamaludin (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yaitu Kamaludin yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

Patrialis juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti.

Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan.

(baca: Dituntut 12,5 Tahun Penjara, Apa Komentar Patrialis Akbar?)

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni penjara selama 12,5 tahun dan dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Patrialis menggunakan hak untuk berpikir selama 7 hari untuk menanggapi vonis yang dibacakan hakim.

"Setelah saya konsultasi dengan pengacara, kami memutuskan pikir-pikir," ujar Patrialis kepada majelis hakim.

(baca: Divonis 8 Tahun Penjara, Patrialis Minta Waktu Pikir-pikir kepada Hakim)

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X