Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Pertanyakan Dasar Pemecatan Ahmad Doli Kurnia dari Golkar

Kompas.com - 03/09/2017, 12:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mempertanyakan kebijakan pimpinan partainya yang memecat Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

Doli sebagai ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) termasuk pihak yang vokal mengkritik kondisi Golkar saat ini.

Yorrys menilai, hal-hal yang disuarakan Doli merupakan bentuk kegelisahan kader muda terhadap suasana kepartaian yang seakan menutup mata terhadap realitas.

Setelah didera dualisme kepemimpinan, partai kembali didera masalah hukum. Bahkan Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Beberapa pengurus teras juga mengalami hal serupa, seperti Fahd A Arafiq, Markus Nari, hingga yang terbaru Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.

Baca juga: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia

Suara-suara yang diungkapkan GMPG, menurutnya, juga masih berada dalam koridor kepartaian.

"Sejak kapan kegelisahan tersebut menuai penghakiman dari elit Partai Golkar yang sama sekali tidak memberi ruang untuk bersuara dan berpendapat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi?" tanya Yorrys melalui keterangan tertulis, Minggu (3/9/2017).

Sebagai pengurus DPP, ia mempertanyakan dasar pemecatan tersebut. Sebab, Golkar memiliki mekanisme yang cukup panjang dalam proses pengambilan keputusan, terlebih soal penghilangan hak keanggotaan partai.

Merujuk Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar, mekanisme pengambilan keputusan terkait pelanggaran disiplin organisasi harus melalui rapat khusus yang melibatkan Koordinator Bidang Kepartaian, Koordinator Bidang polhukam, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat.

Potensi pelanggaran berat juga seharusnya baru bisa dijatuhi setelah melalui investigasi khusus yang melibatkan sejumlah unsur, bukan hanya berdasarkan subjektivitas.

Aksi pecat memecat juga bukan tradisi baru di partai berlambang beringin itu. Yorrys menambahkan, sejarah memecat kader pernah juga terjadi pada era Ketua Umum Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie. Pada era tersebut, aksi-pecat memecat justru membuat partai semakin terpuruk.

"Seakan mengulang kebiasaan buruk, elit politik partai berlambang pohon beringin ini tidak kunjung belajar pada masa lalunya," ujar Yorrys.

"Masa lalu telah mewariskan sejarah bahwa pemecatan tidak pernah membuat partai ini berjaya," sambung dia.

Sebelumnya, Partai Golkar memecat Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

"DPP Partai Golkar telah mengambil sebuah keputusan yaitu memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Partai Golkar," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Golkar menilai bahwa langkah yang dilakukan Doli sudah tak sesuai dengan aturan partai.

Baca juga: Sekjen Golkar Persilakan Doli Ajukan Pembelaan terkait Pemecatannya

Ahmad Doli Kurnia menilai, pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tak sesuai prosedur. Doli mengatakan, jika memang dia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar, seharusnya ada prosedur pemecatan yang ditempuh partai. Prosedur itu mulai dari pemanggilan, teguran, hingga surat peringatan.

Doli mengakui, ia dan jajaran GMPG tak menerima perlakuan demikian. Menurut dia, selama ini, dia hanya mendapatkan satu surat peringatan yang dikirim beberapa hari lalu. Lalu dua hari berselang, partai mengklaim telah memecatnya.

"Ini kan tindakan yang saya katakan berlebihan," kata dia.

Kompas TV Menerka Langkah Setya Novanto (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com