Idrus: Pemecatan Doli Berdasarkan Aspirasi Tiga Dewan Partai Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebut bahwa keputusan pemecatan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia berdasarkan aspirasi dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar.

Idrus menegaskan partainya tidak bisa membiarkan seorang kader bertindak di luar aturan.

"Itu semua aspirasi yang ada dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar bahwa tidak bisa kita biarkan kader-kader yang tidak lagi memperhatikan sistem dan aturan-aturan partai," ujar Idrus saat ditemui usai shalat Idul Adha di Kompleks DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (1/9/2017).

(baca: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia)

KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Namun, pengurus Golkar menilai yang dilakukan Doli mendegradasi eksistensi Partai. Selain itu, kata Idrus, keputusan pemecatan telah melalui proses yang panjang.

"Jadi begini saya sudah katakan kemarin bahwa pemecatan itu dilakukan setelah melalui proses yang panjang," ucap Idrus.

"Niat yang baik untuk memajukan partai ini harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yaitu melalui mekanisme organisasi yang telah diatur dalam AD ART partai," kata dia.

(baca: Doli Kurnia Anggap Pemecatannya oleh Golkar Tak Sesuai Prosedur)

DPP Partai Golkar memecat Doli karena dinilai telah bertindak di luar aturan partai.

Di samping itu, Doli juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Doli menilai pemecatan dirinya tak sesuai prosedur. Dia mengaku heran dengan sikap partai.

(baca: Sekjen Golkar Persilakan Doli Ajukan Pembelaan terkait Pemecatannya)

Sebab, apa yang dilakukan GMPG dan beberapa pendukungnya justru ingin menjaga partai untuk tetap berada pada koridor AD/ART, termasuk putusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Adapun, salah satu putusan Munaslub Golkar adalah turut menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Sementara, yang dilakukan partai saai ini dinilainya seolah mendukung korupsi dengan membiarkan Ketua Umum Setya Novanto tetap pada posisinya.