Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Hilang Menanti Janji Jokowi dan Keberanian Tak Terduga

Kompas.com - 30/08/2017, 16:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Keluarga Korban Hilang Indonesia (IKOHI) Wanmayetti menanti Presiden Joko Widodo memenuhi janji-janji untuk mencari para korban hilang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengatakan, Jokowi pernah berjanji akan mengusut tuntas kasus penghilangan paksa dan mencari ke mana para korban yang hilang itu. Namun, hingga kini, janji Nawacita itu tak juga terpenuhi.

"Harapan kita Jokowi punya keberanian yang tidak mungkin ditebak kita-kita ini. Tapi tidak tahu sampai kapan," ujar Yetti dalam diskusi di Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Yetti mengatakan, hingga saat ini asa para keluarga korban masih belum pupus. Masih tersisa sedikit harapan bahwa Jokowi akan memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk membentuk tim pencari korban hilang tersebut.

Meskipun, orang-orang yang diduga terlibat justru berada di sekeliling Jokowi.

"Selama korban masih bersuara, masih berharap ada perubahan dan kejadian yang tidak mungkin, mungkin akan bisa mungkin. Seperti tumbangnya Soeharto, kami tidak berpikir akan mungkin kejadian pada rezim Orde Baru. Tapi ternyata ada," kata Yetti.

(Baca juga: Saat Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berusaha Saling Menguatkan...)

Yetti mengatakan, desakan itu tak hanya didorong di era Jokowi. Semasa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden, berbagai rekomendasi untuk mencari korban hilang diterbitkan.

Mulai dari rekomendasi panitia khusus di DPR hingga rekomendasi Ombudsman.

"Kami nuntut, bolanya di Jokowi. Dialah yang bisa instruksikan Menkopolhulam sebagai bawahan bahwa pencarian itu harus dilaksanakan," kata Yetti.

Yetti merupakan anak dari salah satu korban hilang saat terjadi bentrok di Tanjung Priok pada 1984. Saat itu, sebanyak 23 orang dinyatakan hilang.

(Baca juga: Komnas HAM: Belum Ada Kesepakatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com