Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMKRI Minta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM di Papua

Kompas.com - 23/08/2017, 07:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di tanah Papua.

Hal ini disampaikan PMKRI saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Ketua Presiden PMKRI Angelo Wake Kako mengatakan, pihaknya tidak ingin niat baik Pemerintah Jokowi yang selama ini fokus membangun Papua akhirnya tidak dihargai karena terus bermunculan peristiwa pelanggaran HAM.

Ia mencontohkan peristiwa terakhir adanya penembakan oleh oknum aparat yang menewaskan satu warga di Deiyai, Papua.

"Kami berharap agar pemerintah segera menuntaskan persoalan HAM di Indonesia, khususnya Papua" kata Angelo dalam keterangan tertulisnya.

Menanggapi permintaan PMKRI itu, kata Angelo, Presiden berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, Jokowi mengakui pemerintah masih membutuhkan waktu.

Saat ini, pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan kemanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Angelo mengatakan, ikhtiar pemerintah membangun dari pinggiran secara perlahan sudah mulai dirasakan, yang ditandai dengan bergesernya koefisien gini, dari 0,42 pada 2014 ke 0,39.

Sebagai organisasi yang memiliki basis terbesar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat seperti di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua, PMKRI mengapresiasi geliat pembangunan kawasan perbatasan.

"Dengan harapan tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusianya," kata dia.

(Baca juga: Pendekatan Keamanan Dinilai Turunkan Kepercayaan Warga Papua kepada Jokowi)

Dalam kesempatan tersebut, PMKRI juga menyatakan dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PMKRI menganggap aturan tersebut menandakan ketegasan pemerintah dalam menghadapi ormas anti-Pancasila dan radikal.

"Namun, tadi kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa perppu bukan solusi final terhadap masalah bangsa ini. Persoalan kesenjangan harus menjadi priorotas perhatian pemerintah. Kesenjangan menjadi akar munculnya radikalisme," ucap Angelo.

Terakhir, para pengurus PMKRI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir dalam kongres di Palembang, Januari 2017 mendatang. Jokowi menyampaikan kesediaannya untuk hadir.

Kompas TV Pasca-kerusuhan di Timika, Papua, kondisi keamanan berangsur kondusif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com