Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kota Ini Punya Aplikasi "Update" Data Kemiskinan melalui Foto

Kompas.com - 30/08/2017, 09:31 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda dan Dinas Sosial saat ini tengah mengembangkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memvalidasi dan memperbaharui data kemiskinan.

Aplikasi itu namanya e-Kamase atau Sistem Informasi Manajemen e-Kemiskinan (e-Kemiskinan).

Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa Eka Afriani mengatakan, aplikasi yang baru saja diluncurkan ini sifatnya sangat partisipatif.

Sebab, masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam memperbaharui data kemiskinan.

"Data-data kemiskinan bisa di-update. Misalnya ada tetangganya yang miskin, difoto rumahnya, kemudian di-upload lewat aplikasi tersebut. Jadi sangat partisipatif," kata Eka dalam diskusi pelucuran hasil penelitian Prakarsa mengenai e-government di Indonesia, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Baca: Khofifah: Data Kemiskinan Kurang Akurat, Basis Data Terpadu Wajib Ada!

Laporan hasil penelitian Prakarsa menyebutkan, e-Kemiskinan tak hanya mengumpulkan data kemiskinan by name dan by address sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Aplikasi ini juga mengumpulkan data kemiskinan by picture dan by position sebagai upaya untuk memastikan validitas data kemiskinan yang ada.

"Setelah mengetahui secara pasti kondisi nyata masyarakat miskin, pemerintah dapat membuat perencanaan program dan mengalokasikan anggaran secara lebih terarah," kata Eka.

Tidak hanya memverifikasi atau memperbaharui data kemiskinan, aplikasi ini juga menjadi dasar untuk melakukan perencanaan misalnya untuk program KIS, serta jaminan sosial lainnya, baik skala nasional maupun lokal.

Kompas TV Pemerintah Punya 'PR' Perkecil Kesenjangan Ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com