Golkar Yakin Tak Ada Parpol yang Selewengkan Dana Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Golkar Robert Kardinal yakin tak ada partai politik yang menyalahgunakan uang negara.

Hal itu disampaikan Robert menanggapi kekhawatiran potensi korupsi dengan dinaikkannya dana bantuan politik untuk parpol.

"Itu kalau parpol, enggak mungkin ada parpol yang salah, yang salah oknumnya. Jadi enggak bisa langsung disalahkan parpolnya," kata Robert, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

"Itu oknum. Semua parpol, kepada negara selalu berbuat yang baik, kalau ada (penyelewengan), oknum yang salah," lanjut dia.

Baca: Naik 10 Kali Lipat, Berapa Dana yang Akan Diterima Setiap Parpol?

Oleh karena itu, kata Robert, Golkar menyambut baik kenaikan dana bantuan politik karena akan sangat membantu kegiatan parpol.

Selama ini, dengan besaran dana parpol Rp 108 per suara nasional, partainya selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan pengalaman mengelola dana tersebut, ia yakin Golkar tetap akan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut sebagaimana mestinya.

"Kami jalankan aturan-aturan. Apalagi dana lebih besar lagi. Kita harus hati-hati supaya sesuai aturan yang ada. Karena setiap uang yang ada harus diaudit," lanjut dia.

Baca: Sri Mulyani Tegaskan Kenaikan Dana Parpol Sesuai Usulan KPK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan dana kepada partai politik.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017.

Dalam surat itu, Kementerian Keuangan menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp 1.000 per suara sah atau naik dari sebelumnya Rp 108 per suara sah.

Menurut dia, alokasi anggaran itu diambil dari APBN dan telah melalui kajian.

Walaupun bertambah, jumlah tersebut masih lebih kecil dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp 1.071 per suara sah.