Terbukti Suap Patrialis, Basuki Hariman Divonis 7 Tahun Penjara

Kompas.com - 28/08/2017, 12:36 WIB
Basuki Hariman seusai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2017). Basuki divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menyuap Hakim Patrialis Akbar. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINBasuki Hariman seusai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2017). Basuki divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menyuap Hakim Patrialis Akbar.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2017).

Basuki terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan orang dekat Patrialis, Kamaluddin.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyainkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, Basuki juga diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Basuki juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Baca: Pengusaha Penyuap Patrialis Akbar Dituntut 11 dan 10 Tahun Penjara

Selain itu, Basuki dinilai berperan aktif dalam mendekati Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Basuki terbukti bersama-sama dengan stafnya Ng Fenny,  memberikan uang sebesar 50.000 dollar AS kepada Patrialis melalui Kamaluddin.

Uang tersebut diberikan agar Patrialis memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan agar Patrialis dapat mengabulkan permohonan uji materi sejak September, Oktober dan Desember 2016. Bahwa seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi," ujar hakim.

Baca: Basuki: Tuntutan 11 Tahun Sangat Berat untuk Anak dan Istri Saya

Dalam upaya untuk memengaruhi putusan uji materi, Basuki dan Fenny menggunakan pihak swasta bernama Kamaludin yang dikenal dekat dengan Patrialis Akbar.

Dalam penyerahan uang kepada Patrialis, kedua terdakwa juga melibatkan Kamaludin.

Basuki terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X