Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemewahan First Travel Dianggap Sekadar Tutupi Bobrok di Dalamnya

Kompas.com - 25/08/2017, 08:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik First Travel dianggap pintar mengemas perusahaan agar terlihat berkelas dan meyakinkan calon jemaah. Kantor pusat dan kantor cabang dibangun dengan gaya Eropa dan interiornya tampak mewah.

Bahkan, kedua pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, kerap membagikan momen bersama mereka saat pelesir ke luar negeri. Pakaian yang mereka kenakan juga bernilai tinggi.

Namun, di balik kemewahan itu, tersimpan kebobrokan sistem manajemen dan pengelolaan keuangan di dalamnya. Kesan glamor yang ditampilkan hanya menutupi bahwa perusahaan tersebut tidak layak beroperasi sebagaimana agen perjalanan lainnya.

Mantan karyawati First Travel yang enggan disebut namanya mengaku terkesan dengan strategi pemasaran yang digunakan perusahaan tersebut.

Secara masif mereka aktif promo umrah murah di media sosial dengan kemasan menarik.

"Dalam medsos, Facebook, Instagram dalam hal menghias kantor yang bagus, biar tidak kelihatan itu abal-abal," ujar mantan karyawati tersebut dalam acara "Rosi" di Kompas TV, Kamis (22/8/2017) malam.

Perusahaan itu punya slogan, paket boleh murah, asalkan kantor harus mewah. Mantan karyawati tersebut mengaku mendengar dari orang yang menghias kantor mengenai slogan tersebut.

"Sebagai pencitraan ibaratnya," kata dia.

(Baca: Hidup Mewah, Bos First Travel Dikawal "Bodyguard" dan Diantar Hummer)

Pada kenyataannya, perempuan yang akhirnya mengundurkan diri pada 2016 itu mengaku banyak kebobrokan di internal First Travel.

Menurut dia, satu divisi dengan divisi lainnya bisa bertukar pekerjaan, padahal tidak sesuai dengan kompetensinya. Perputaran uang di perusahaan tersebut juga dianggap tidak bagus karena tidak memiliki sistem akuntansi yang layak.

Ditambah lagi dengan banyaknya utang perusahaan pada sejumlah pihak. Hal ini membuat banyak calon jemaah nasibnya terkatung-katung hingga sekarang.

Bahkan, tak jarang calon jemaah diberangkatkan mendadak hari itu juga. Sehingga karyawannya harus cepat mengatur jadwal keberangkatan maupun kepulangan jemaah.

(Baca: Eks Pegawai First Travel Ungkap Sistem Keuangan Buruk dan Banyak Utang)

Sistem kerja seperti iti, kata mantan karyawan tersebut, tak pernah dia temui di agen perjalanan lain. Sering juga jemaah umrah tertahan di Tanah Suci selama beberapa hari karena belum memegang tiket pulang.

"Misal, umrah selesai delapan hari, tour leader tanya kapan pulang, tapi CS tidak bisa kabarkan kapan jadwalnya. Tunggu saja tiketnya," kata dia.

Sebelum mencuatnya kasus ini, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh atas pelayanan First Travel. Jemaah menganggap apa yang dijanjikan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

Salah satu contohnya yakni rombongan dengan jumlah jemaah 200 orang hanya didampingi dua tour leader. Semestinya ada lima pendamping.

Parahnya, kata perempuan tersebut, keluhan masyarakat kerap diacuhkan. Orang-orang yang protes dan menjelek-jelekkan First Trabel di media sosial akan dihapus komentarnya dan diblokir.

"Kesannya kalau di Facebook baik-baik. Mereka bisa sembunyikan di medsos, semua diblok. WhatsApp langsung ke marketing tidak ditanggapi," kata dia.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan, sebagai tersangka. Modusnya yakni menjanjikan calon jemaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan.

Hingga batas waktu tersebut, para calon jemaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan. Bahkan, sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

Dalam pengembangan kasus, polisi juga menetapkan adik Anniesa, Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan selaku Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel, sebagai tersangka.

Kompas TV First Travel Miliki Utang Rp 104 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com