Kasus First Travel, Din Syamsuddin Minta Kemenag Tak Lepas Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk tidak lepas tangan dalam kasus First Travel.

"Saya harapkan Kementerian Agama tidak boleh lepas tangan, harus ikut bertanggung jawab, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara moral," kata Din di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurut Din, kasus First Travel terjadi tak lain karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag yang memberikan izin biro perjalanan umrah.

"Saya menilai ini terjadi karena lemahnya pengawasan bahkan mungkin ada pengabaian, ada pembiaran, sehingga hal-hal seperti ini dibiarkan. Begitu ada masalah besar kita ribut-ribut," kata Din.

(Baca juga: Modus First Travel, dari Umrah Murah hingga Minta "Endorse" Artis)

Karena itu, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu meminta ke depan ada pembenahan serius yang dilakukan oleh pemerintah dengan belajar pada kasus First Travel saat ini.

"Ini harus diatur oleh negara, membenahi penyelenggaraan umrah dan juga haji. Ini jangan anggap remeh, hampir 60 ribu calon jemaah menjadi korban. Perlu diusut setuntas-tuntasnya," kata dia.

"Ini semua harus menjadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Semua pihak umrah dan haji perlu menyadari bahwa kegiatan bisnis ini berbeda dengan bisnis lain, ini bukan pariwisata, tetapi ini adalah ibadah," tutur Din.