Kompas.com - 19/08/2017, 17:10 WIB
Pimpinan KPK resmi melantik Kombes Aris Budiman (kiri) sebagai Direktur Penyidikan KPK dan Setiadi (kanan) sebagai Kepala Biro Hukum KPK di auditorium KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2015). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPimpinan KPK resmi melantik Kombes Aris Budiman (kiri) sebagai Direktur Penyidikan KPK dan Setiadi (kanan) sebagai Kepala Biro Hukum KPK di auditorium KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman mengaku tidak pernah bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hal itu disampaikan Aries saat diperiksa oleh bagian Pengawas Internal KPK.

"Secara prinsip diterangkan tidak ada pertemuan antara Direktur dengan anggota Komisi III DPR," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2017).

Aris juga mengaku tidak mengenal anggota DPR yang dimaksud.

(Baca Direktur Penyidikan KPK Diperiksa Pengawas Internal Terkait Keterangan Miryam)

Pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi keterangan mantan anggota Komisi II DPR RI. Miryam S Haryani, dalam video yang diputar saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam video itu, Miryam menyatakan bahwa sejumlah pegawai KPK, termasuk Direktur Penyidikan KPK, menemui anggota Komisi III DPR dan memberitahu rencana pemeriksaan dirinya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Miryam juga mengaku diminta menyerahkan uang Rp 2 miliar agar dirinya diamankan dalam kasus e-KTP.

Febri mengatakan, KPK akan melihat kronologis peristiwa secara utuh, tidak hanya mendengarkan keterangan Direktur Penyidikan KPK.

Tim internal KPK akan mencari tahu siapa saja tujuh penyidik yang dimaksud Miryam.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X