Program Pendidikan Karakter Akan Sinergi dengan Madrasah Diniyah

Kompas.com - 18/08/2017, 23:36 WIB
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, Program Pendidikan Karakter yang dirancang Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini akan disinergikan dengan madrasah diniyah.

Hal ini disampaikan Yenny setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beberapa hari lalu.

"Jadi full day school tidak ada. Justru ada komitmen dari Mendikbud Muhadjir Effendy akan bersinergi dengan madrasah diniyah," kata Yenny, Jumat (18/8/2017).

Yenny mengklaim, selama ini madrasah diniyah telah berkontribusi kepada penguatan karakter. Hanya saja kata dia, kontribusi itu dilakukan tidak secara formal.

"Justru dalam penguatan karakter selama ini madrasah diniyah punya kontribusi terhadap pendidikan karakter siswa. Tapi yang dilakukan secara informal," kata dia.

Menurut Yenny, sinergi yang akan dilakukan Kemendikbud itu juga sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Ini saya rasa sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Sisdiknas dengan menekankan pada pendidikan karakter siswa," tutur Yenny.

(Baca juga: Bertemu Yenny Wahid, Menteri Muhadjir Jelaskan soal "Full Day School")

Untuk diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter yang menggantikan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal kebijakan sekolah lima hari direncanakan dikeluarkan awal September ini.

Saat ini perpres tersebut masih terus digodok Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretaris Negara.

Dalam perpres itu, tidak ada keharusan bagi sekolah untuk menerapkan sekolah lima hari sepekan atau delapan jam sehari.

(Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School")

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X