Kompas.com - 18/08/2017, 14:10 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menilai rencana pembangunan gedung baru muncul pada momentum yang kurang tepat.

Walau demikian, ia melihat bahwa ide penataan Kompleks Parlemen merupakan ide yang baik. Selain gedung, ia menilai perlunya pembangunan perpustakaan parlemen.

"Masalahnya adalah apakah sekarang atau tidak untuk kita bangun, saya kira ini adalah ide yang dimuncilkan dalam momentum yang tidak tepat," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurut dia, ide penataan Kompleks Parlemen, termasuk pembangunan gedung baru perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu, Idrus menilai pembangunan gedung baru perlu diikuti dengan perbaikan kinerja dan produktivitas.

(Baca: Sebelum Bangun Gedung Baru, DPR Akan Tinjau Gedung MK dan BPK)

"Jangan sampai ini dibangun tapi kinerja enggak berubah," ucap dia.

Jika sosialisasi ke masyarakat sudah cukup dan ada jaminan peningkatan kinerja, ia meyakini ide tersebut akan diterima oleh masyarakat.

"Saya kira masyarakat Indonesia akan menerima masalah ini," tuturnya.

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2015. Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.

Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).

Kompas TV Wacana Gedung Baru DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.