Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP Sebut Tak Ada Masalah dengan Konstruksi Gedung DPR

Kompas.com - 17/08/2017, 07:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan konstruksi bangunan Gedung DPR. Ia menilai tak ada masalah yang mengkhawatirkan sehingga pembangunan gedung baru tak diperlukan.

"Sudah disampaikan DPR sejak periode lalu. Saya dulu sekretaris fraksi PPP DPR. Sudah menerima paparan itu langsung dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab soal itu tapi hal yang sama sudah dijawab oleh pemerintah, prioritas tidak menjadi utama," ujar Romi sapaannya seusai mengikuti Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabub(16/8/2017).

Terlebih, Romi melanjutkan, pemerintah telah memoratorium semua rencana pembangunan gedung dalam APBN yang diajukan kepada DPR. Oleh karena itu, ia meminta DPR menghormati langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk penghematan untuk membangun infrastruktur di daerah.

(Baca: Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru)

Ia juga menyayangkan rencana pembangunan gedung baru tersebut menunjukan ketidakpedulian DPR terhadap kelesuan ekonomi yang tengah dirasakan rakyat. Menurut dia, yang harus dilakukan DPR saat ini ialah menunjukkan peningkatan kinerja di tengah banyaknya produk legislasi yang belum selesai.

"Adalah sangat tidak simpatik pada saat terjadi penurunan daya beli masyarkat justru DPR mengajukan penambahan infrastuktur yang sama sekali bukan merupakan prioritas," tutur Romi.

"Dan saya sarankan ke seluruh rekan-rekan saya anggota DPR untuk kita bisa menyampaikan empati kita dalam bentuk paling tidak tunjukan kinerja, bukan keinginan untuk fasilitas-fasilitas," lanjut dia.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut.

"Itu sudah diprogramkan lama," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

(Baca: Mahfud MD: Gedung Baru DPR, untuk Apa Sih? )

Gedung Nusantara I DPR yang digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota adalah yang dinilai sudah tak layak.

Fahri menyebutkan, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun tahun 1988 hanya untuk sekitar 40 orang anggota dan tanpa staf ahli. Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.

Di tambah lagi dengan tenaga ahli masing-masing anggota dewan dan satuan kerja. Begitu pula jumlah wartawan yang semakin bertambah.

"Masa enggak nambah rumah? Ibarat tamu, kaliannya saja nambah, masa kami enggak nambah ruangan. Kan sumpek," ujarnya.

Kompas TV Wacana Gedung Baru DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com