Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Sebut Ekonomi Era SBY Lebih Baik dari Jokowi

Kompas.com - 16/08/2017, 21:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai pencapaian pembangunan ekonomi nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sebaik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Agus, perekonomian saat zaman SBY lebih tinggi jika dibandingkan saat ini.

"Kementerian di bidang ekonomi belum menunjukkan kinerja yang baik sehingga harus diperbaiki," ujar Agus usai Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Kita ketahui bahwa ekonomi kita, apalagi kalau dibandingkan dengan eranya Pak SBY, kan jauh. Dulu laju pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen sekarang tertinggi cuma lima persen. Ini merupakan kinerja ekonomi yang kurang baik," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Agus menuturkan, meski dalam pidato penyampaian RAPBN tahun 2018 dan nota keuangan Presiden Joko Widodo mengklaim laju pertumbuhan ekonomi meningkat, namun daya beli masyarkat menengah ke bawah justru menurun.

Oleh karena itu Agus berharap pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggenjot produksi industri dalam negeri.

"Saya tahu persis bahwa daya beli masyarakat menengah ke bawah itu pasti menurun. Bisa dibuktikan dengan angka. Sehingga kalau daya beli masyarakat menengah menurun tidak bisa mengkonsumsi produk dalam negeri," ucap Agus.

"Yang dirasakan masyarakat keadaan ekonomi kita makin parah, makin sulit. Angka yang disebut memang bagus, mudah-mudahan angkanya betul," tuturnya.

(Baca juga: Agresif, Jokowi Patok Target Perpajakan Rp 1.607 Triliun pada 2018)

Saat pemaparan RAPBN tahun 2018 dan nota keuangan, Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan ekonomi nasional telah menunjukkan capaian yang cukup menjanjikan.

Di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas global dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun pada periode 2014-2016 dan naik menjadi 5,01 persen di semester I tahun 2017.

Hal itu, kata Jokowi, didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan investasi.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama dan atas perkenan Allah SWT," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Minimalisir Utang di 2018)

Kompas TV Presiden Jokowi Sampaikan Hasil Kinerja Selama 1 Tahun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Nasional
MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

Nasional
Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com