Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Rafi Bakri
PNS BPK

Analis Data dan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Kompas.com - 15/05/2024, 14:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA sedang melakukan proses pemindahan ibu kota negara Tahap I dari Jakarta ke Nusantara. Tahapan pertama diproyeksikan selesai di triwulan akhir 2024 seiring berakhirnya era kepemimpinan Jokowi.

Tahap I merupakan tahapan penting karena pembangunan infrastruktur dasar dilakukan. Kesuksesan dari proyek pemindahan ibu kota ke depan sangat bergantung dari tahap ini.

Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi dalam Tahap I mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir.

Selain itu, pembangunan sarana utama presiden, pejabat negara, dan ASN juga dilakukan untuk mempercepat proses perpindahan pemerintahan ke Nusantara.

Namun, pemerintah tampaknya harus banyak belajar dari Tahap I. Pasalnya, ada beberapa kelemahan, khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan beberapa temuan terkait di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk itu, BPK memberikan rekomendasi kepada kementerian tersebut untuk segera diselesaikan sebelum Tahap II dilaksanakan pada 2025 mendatang.

Lantas, apa saja PR pemerintah agar Tahap II proyek pemindahan IKN dapat berjalan lancar?

Pada saat BPK melakukan pemeriksaan terhadap Kemensetneg pada 2022, BPK menemukan beberapa hal.

Pertama, kelengkapan dukungan regulasi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN belum terlaksanakan secara optimal.

Kedua, Tim Transisi selaku pelaksana pemindahan IKN belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Bahkan, proses bisnis dari masing-masing belum tertera secara lengkap dan jelas.

Tim Transisi juga belum melaksanakan tugas sesuai Keputusan Menteri Sekretariat Negara Nomor 105 tahun 2022 secara menyeluruh.

Atas beberapa temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi untuk mengatur pembagian tugas Tim yang melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi secara jelas, dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN dikoordinasikan melalui Tim, di saat Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan belum dapat beroperasi.

Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secepatnya karena dapat membuat proses pembangungan IKN Tahap I terhambat.

Kemensetneg dengan cepat menanggapi rekomendasi dari BPK. Pada Semester II 2023, Kepala OIKN telah membentuk Unit Kerja Kepatuhan dan Hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala OIKN Nomor 1 Tahun 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com