Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR "Ngotot" Pertahankan Rp 7,25 Triliun untuk Penataan Kompleks Parlemen

Kompas.com - 14/08/2017, 19:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing mengatakan, BURT masih berupaya agar usulan anggaran DPR sebesar Rp 7,25 triliun dapat disetujui pemerintah.

Pada April lalu, DPR telah mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

Namun, pemerintah hanya menyetujui Rp 5,7 triliun.

"Kemarin kan Rp 5,7 triliun nanti kan kami rapat lagi. Masa pemerintah mau DPR nya keleleran," kata Anton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Pembahasan anggaran akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2017.

"Nanti realitasnya itu kan sesudah pidato Presiden," lanjut dia.

Baca: 
DPR Minta Tambahan Anggaran untuk Gedung Baru, Seperti Apa Fasilitasnya?

Lebih jauh, ia tak mau menyebutkan, seperti apa gedung baru yang akan dibangun, termasuk berapa lantai yang diinginkan DPR.

Ia hanya menekankan bahwa ruang kerja anggota Dewan saat ini sudah tak layak.

Saat gedung DPR dibangun, kapasitasnya diperuntukkan bagi 800 orang dengan jumlah anggota DPR 400 orang.

Jumlah ini terus bertambah. Saat ini, ada 560 orang anggota DPR dan akan bertambah menjadi 575 orang untuk periode 2019-2024.

Satu anggota DPR dibantu oleh dua orang tenaga ahli dan lima orang staf ahli.

"Saya baru pulang dari dapil, kantor camat saja kamar mandinya di dalam, kamarnya luas, pegawainya di luar sama. Ini masa lembaga tinggi negara," ujar Politisi Partai Golkar.

Ia juga mengajak pihak-pihak menolak pembangunan Gedung DPR untuk melihat langsung kondisi gedung wakil rakyat, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kalau ada yang teriak-teriak di luar biar kalau perlu saya undang lihat Gedung DPR-nya," kata dia.

Kompas TV Berapa alokasi anggaran pembangunan gedung ini dan bagaimana masyarakat sipil menilai rencana ini?

DPR Minta Tambahan Anggaran untuk Gedung Baru, Seperti Apa Fasilitasnya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com