Salin Artikel

DPR "Ngotot" Pertahankan Rp 7,25 Triliun untuk Penataan Kompleks Parlemen

Pada April lalu, DPR telah mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

Namun, pemerintah hanya menyetujui Rp 5,7 triliun.

"Kemarin kan Rp 5,7 triliun nanti kan kami rapat lagi. Masa pemerintah mau DPR nya keleleran," kata Anton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Pembahasan anggaran akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2017.

"Nanti realitasnya itu kan sesudah pidato Presiden," lanjut dia.

Baca: DPR Minta Tambahan Anggaran untuk Gedung Baru, Seperti Apa Fasilitasnya?

Lebih jauh, ia tak mau menyebutkan, seperti apa gedung baru yang akan dibangun, termasuk berapa lantai yang diinginkan DPR.

Ia hanya menekankan bahwa ruang kerja anggota Dewan saat ini sudah tak layak.

Saat gedung DPR dibangun, kapasitasnya diperuntukkan bagi 800 orang dengan jumlah anggota DPR 400 orang.

Jumlah ini terus bertambah. Saat ini, ada 560 orang anggota DPR dan akan bertambah menjadi 575 orang untuk periode 2019-2024.

Satu anggota DPR dibantu oleh dua orang tenaga ahli dan lima orang staf ahli.

"Saya baru pulang dari dapil, kantor camat saja kamar mandinya di dalam, kamarnya luas, pegawainya di luar sama. Ini masa lembaga tinggi negara," ujar Politisi Partai Golkar.

Ia juga mengajak pihak-pihak menolak pembangunan Gedung DPR untuk melihat langsung kondisi gedung wakil rakyat, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kalau ada yang teriak-teriak di luar biar kalau perlu saya undang lihat Gedung DPR-nya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/19560321/dpr-ngotot-pertahankan-rp-7-25-triliun-untuk-penataan-kompleks-parlemen

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke