Kompas.com - 14/08/2017, 12:55 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bergulir, seiring dengan kenaikan pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut.

"Itu sudah diprogramkan lama," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Gedung Nusantara I DPR yang digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota adalah yang dinilai sudah tak layak.

Fahri menyebutkan, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun tahun 1988 hanya untuk sekitar 40 orang anggota dan tanpa staf ahli. Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Anggaran Penataan Kawasan Parlemen Capai Rp 500 Miliar)

Di tambah lagi dengan tenaga ahli masing-masing anggota dewan dan satuan kerja. Begitu pula jumlah wartawan yang semakin bertambah.

"Masa enggak nambah rumah? Ibarat tamu, kaliannya saja nambah, masa kami enggak nambah ruangan. Kan sumpek," ujarnya.

Namun, gedung lama menurutnya tak akan dihancurkan dan akan digunakan oleh DPD yang saat ini belum memiliki tempat. Di samping itu, DPR juga berencana membuat alun-alun demokrasi untuk masyarakat. Semuanya akan dibangun di lokasi kompleks parlemen.

"Alun-alun saja sama gedung," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Nasional
Contoh Kasus Justice Collaborator

Contoh Kasus Justice Collaborator

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.