DPR Minta Tambahan Anggaran untuk Gedung Baru, Seperti Apa Fasilitasnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bergulir, seiring dengan kenaikan pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut.

"Itu sudah diprogramkan lama," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Gedung Nusantara I DPR yang digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota adalah yang dinilai sudah tak layak.

Fahri menyebutkan, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun tahun 1988 hanya untuk sekitar 40 orang anggota dan tanpa staf ahli. Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Anggaran Penataan Kawasan Parlemen Capai Rp 500 Miliar)

Di tambah lagi dengan tenaga ahli masing-masing anggota dewan dan satuan kerja. Begitu pula jumlah wartawan yang semakin bertambah.

"Masa enggak nambah rumah? Ibarat tamu, kaliannya saja nambah, masa kami enggak nambah ruangan. Kan sumpek," ujarnya.

Namun, gedung lama menurutnya tak akan dihancurkan dan akan digunakan oleh DPD yang saat ini belum memiliki tempat. Di samping itu, DPR juga berencana membuat alun-alun demokrasi untuk masyarakat. Semuanya akan dibangun di lokasi kompleks parlemen.

"Alun-alun saja sama gedung," kata dia.

Anggaran penataan kawasan parlemen pada tahun 2018 mencapai Rp 500 miliar. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai ide alun-alun demokrasi yang disuarakan Fahri sebetulnya cukup bagus. Ia mencontohkan saat dirinya berkunjung ke Taiwan. Tempat semacam alun-alun demokrasi ditemukannya di DPRD Kota Taichung.

"Itu lah tempat masyarakat berdemonstrasi. Karena daripada di jalanan kayak begitu. Enggak manusiawi," tuturnya.

Pembuatan tempat khusus untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut juga dinilai mampu menghindari kemacetan akibat adanya demonstrasi di depan Gedung DPR. Alun-alun demokrasi di DPRD Taichung itu, kata Arsul, cukup luas dan dilengkapi fasilitas umum.

"Di sana dibuat alun-alun kayak lapangan parkir timur Senayan. Bagus, ada toilet segala macam," ucapnya. "Ruang aspirasi atau apa, kalau itu saya setuju. Asal jangan mewah-mewah," sambung Arsul.

Anggaran DPR Tahun Anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.