Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018. Ia menyatakan DPR hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Anton menambahkan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.

"Iya, Rp 5,7 triliun," ujar Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

(Baca: Dalam Lima Tahun, Anggaran DPR Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat)

Saat ditanya kenaikan anggaran dari tahun ini yang hanya sebesar Rp 4,26 triliun, Anton menjawab ada berbagai keperluan pada tahun 2018. Salah satunya adalah renovasi ruangan anggota dewan.

"Ya penataan kawasan dulu. Saya kan sudah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI Jakarta lebih bagus dari kamar DPR. Kaya gedung juga itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang," kata Anton.

"Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki, dibangun. Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," lanjut dia.

(Baca: Kalla: Kalau Anggaran DPR Ditambah, Rakyat Kecil Bagaimana?)

Berdasarkan pemberitaan di Koran Tempo, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

"Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, Selasa, 8 Agustus 2017.

Masih berdasarkan pemberitaan di Tempo, Anton tak bersedia merinci peruntukan anggaran itu. Ia hanya menyatakan Dewan akan membahasnya segera setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan. Hasilnya lalu dibawa ke Badan Anggaran DPR.

“Rapat kilat semua,” kata Anton.