Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gunakan Sistem CAT, Bawaslu Hemat Ongkos Rekrutmen hingga 30 Persen

Kompas.com - 08/08/2017, 16:35 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) untuk kali pertama menggelar tes tulis dengan alat bantu komputer atau computer assisted test (CAT) dalam rekrutmen anggota Bawaslu provinsi.

Sistem CAT ini diyakini membuat proses seleksi bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, sistem CAT juga dapat menekan potensi kebocoran soal.

Menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, penggunaan sistem CAT ini juga membuat anggaran yang dikeluarkan Bawaslu untuk proses rekrutmennya menjadi lebih hemat.

"Mungkin ada 30 persen efisiensinya. Kalau nominalnya saya tidak hafal tapi yang pasti lebih efisien," kata Gunawan di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Menurut Gunawan, sistem CAT dapat membuat anggaran yang dikeluarkan lebih efisien lantaran tidak membutuhkan ongkos distribusi yang banyak.

Sebelumnya, Bawaslu harus merogoh kocek untuk mendistribusikan kertas-kertas soal untuk tes tertulis. Apalagi dengan jumlah peserta yang naik tiga kali lipat saat ini, sistem CAT sangat membantu efisiensi.

"Ini kan pesertanya banyak, itu kan butuh anggaran. Dengan sistem ini Bawaslu hanya bawa server saja ke provinsi masing-masing yang sudah terenkripsi, langsung dicolokin, siap jalan," kata dia.

(Baca juga: Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Gunakan Sistem CAT)

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, setelah lolos seleksi administrasi, saat ini ada 1.609 pendaftar Bawaslu Provinsi di 25 provinsi yang akan mengikuti tes tertulis.

Jumlah peserta lolos seleksi administrasi terdiri dari 1.349 orang laki-laki dan 260 orang perempuan.

"Dan besok tanggal 9 Agustus 2017, serentak di 25 provinsi akan dilakukan tes tertulis melalui CAT," kata Abhan.

Adapun lokasi tes tertulis dengan CAT akan digelar di lembaga-lembaga di 25 provinsi yang mendukung fasilitas CAT. Abhan menuturkan, sebagian besar di antaranya merupakan lembaga perguruan tinggi.

"Kerja sama dengan lembaga yang punya fasilitas CAT. Misalnya Jawa Timur dengan Unair, Sumatera Selatan dengan Fakultas Kedokteran Unsri, Jawa Tengah dengan UNS," ucap Abhan.

Kompas TV Bawaslu Lakukan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com