Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegiat Anti-korupsi Gagas Petisi "Pertahankan Menteri Susi Pudjiastuti"

Kompas.com - 08/08/2017, 09:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah petisi online "Pertahankan Menteri Susi Pudjiastuti!" berupa dukungan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti muncul di situs Change.org.

Secara spesifik, petisi itu meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penggagas petisi online tersebut adalah Emerson Yuntho, seorang pegiat antikorupsi.

Hingga Senin (8/8/2017) pagi, petisi online tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak lebih dari 300 pendukung. 

Dalam petisi tersebut, Emerson mencantumkan pujian yang disampaikan Yolanda Kakabadse, Presiden WWF International, ketika memberikan penghargaan kelas dunia sebagai "Leaders for a Living Planet" kepada Menteri Susi di Washington DC pada 16 September 2016.

Baca: Cerita Menteri Susi yang Ngotot "Melawan" Luhut Pandjaitan

Yolanda menyebut bahwa Susi telah mendedikasikan waktunya untuk memberantas praktik perikanan yang tidak sah, mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan memperluas jejaring kawasan konservasi perairan.

Ada pula penghargaan untuk Susi dari Peter Banchley Ocean Award yang dianggap sebagai penghargaan maritim tertinggi dunia atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi serta konservasi laut Indonesia.

"Menteri Susi yang pernah dianggap bodoh oleh komisioner Komnas HAM, memiliki keberanian untuk memimpin perang melawan praktek pencurian ikan secara tidak sah di Indonesia yang telah merugikan negara hingga 20 miliar dollar AS per tahun," ujar Emerson dalam petisi yang dibuatnya.

Selain itu, Emerson juga mencantumkan sejumlah prestasi Susi.

Hingga Mei 2017, Kementerian KKP dibantu TNI dan Polri telah menenggelamkan setidaknya 380 kapal pelaku illegal fishing berbendera negara asing.

Pada 2016, Susi berhasil meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga mencapai Rp 360 miliar dan peningkatan produksi perikanan sebanyak 6,83 ton atau sebesar Rp 125 triliun.

Meski demikian, mulai muncul informasi mengenai masuknya nama Susi Pudjiastuti dalam daftar menteri yang akan diganti (reshuffle) oleh Presiden Jokowi.

Emerson menduga, isu pergantian Susi ini dimotori oleh politisi dan mafia illegal fishing yang terganggu dengan kinerja Susi.

"Menurut kami, Susi Pudjiastuti masih layak dan harus dipertahankan sebagai menteri oleh Jokowi,"kata Emerson.

Emerson mengatakan, akan lebih bijak bagi Presiden Jokowi untuk meminta dan memberi waktu bagi Susi memperbaiki diri jika ada kekurangan.

Menurut Emerson, sosok Susi Pudjiastuti yang serius dalam bekerja dan tulus mengabdi sangat dibutuhkan dalam kabinet kerja, khususnya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Demi NKRI dan melalui petisi ini, kami meminta Presiden Jokowi untuk mempertahankan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri hingga periode 2019 mendatang," kata Emerson.

Kompas TV Setelah aksi mosing di atas kapal, kini menteri yang dikenal nyentrik berjoget ria sembari mendengarkan lagu The Bettles di atas kapal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com