Kompas.com - 02/08/2017, 20:08 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah penegak hukum dan penyelenggara negara di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Ia berharap tak ada intervensi dalam proses hukum kasus itu.

"Tentunya kami memberikan apresiasi, silakan proses itu berjalan dan jangan ada siapapun yang melakukan intervensi terhadap hal tersebut," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Pramono menegaskan, siapapun yang terjaring OTT harus mempertanggungjawabkannya, termasuk aparat penegak hukum.

Baca: Operasi Tangkap Tangan di Pamekasan, KPK Koordinasi dengan Kejaksaan

Status sebagai penegak hukum atau penyelenggara negara seharusnya dapat menjadi faktor pemberatan bagi hukuman yang bersangkutan.

Ditangkapnya penegak hukum dan penyelenggara negara oleh KPK, lanjut Pramono, semakin menegaskan bahwa korupsi masih melekat di sektor birokrasi.

Pramono mengatakan, kasus itu harus menjadi momentum perang terhadap korupsi.

"Ini menunjukkan bahwa korupsi itu masih ada dan korupsi itu menjadi bagian yang harus kita perangi secara bersama-sama," ujar Pramono.

Baca: Video Bupati dan Pejabat di Pamekasan Dibawa KPK dalam OTT

Diberitakan, KPK menangkap sejumlah pejabat dalam sebuah OTT di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu siang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa yang ditangkap, antara lain Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

Selain itu, KPK juga turut membawa Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pamekasan Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan, dua staf Kejari Pamekasan serta dua staf inspektorat dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dua kepala desa juga ikut dibawa. Mereka masing-masing bernama Agus (Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu) dan Muhammad Ridwan (Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo).

OTT tersebut diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Nasional
Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X