Kompas.com - 02/08/2017, 08:43 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, sejumlah perbaikan telah dilakukan untuk menghapus pungutan liar (pungli) di seluruh jajaran kementeriannya.

Meski demikian, Yasonna mengakui usaha yang maksimal tersebut masih belum sempurna, terutama di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Di lapas, memang masih ada beberapa masalah, tapi kami terus mengurai masalahnya. Tentu belum sempurna," kata Yasonna melalui pesan singkat, Selasa (1/8/2017).

Yasonna mengatakan, berbagai terobosan sebenarnya sudah dilakukan Kemenkumham untuk membenahi sistem birokrasi dan pelayanan masyarakat.

Menurut Yasonna, Kemenkumham termasuk penerima penghargaan dalam kategori sistem pelayanan online dalam beberapa tahun ini. Dengan sistem berbasis internet tersebut, menurut Yasonna, akan sangat mengurangi kesempatan terjadinya pungutan liar.

Misalnya, untuk keperluan kenotarisan atau badan hukum, masyarakat tidak perlu lagi berhadapan dengan manusia untuk mengurus perizinan. Segalanya telah dapat dilakukan melalui sistem online.

"Di Imigrasi, kami sudah juga melakukan pembenahan yang sangat signifikan. Calo-calo juga sudah boleh dikatakan hampir tidak ada lagi," kata Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Dari seluruh aduan masyarakat, ada sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM.

(Baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Meski demikian, menurut Yasonna, pihaknya tidak pernah diberitahu oleh tim saber pungli dan tidak pernah ada operasi tangkap tangan terhadap jajaran di Kemenkumham.

Bahkan, menurut Yasonna, ia pernah secara pribadi meminta kepada ketua tim saber pungli untuk memantau secara khusus pungli di kementeriannya dan melakukan tangkap tangan jika diperlukan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.