Budi Karya Anggap Wajar Masih Banyak Pungli di Kemenhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menjadi salah satu dari sepuluh kementerian/lembaga yang sering dilaporkan ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak heran dengan data itu.

"Memang pasti kita jadi kementerian yang paling banyak mendapatkan respon karena kita kan pelayanan masyarakat," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Budi Karya pun berterima kasih dengan data yang dirilis Saber Pungli ini. Ia berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada.

Ia juga memastikan, setiap oknum di Kemenhub yang terlibat pungli akan mendapatkan sanksi pemecatan hingga pidana.

"Kan sudah kita pidanakan kemarin," kata dia.

(Baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Budi menambahkan, sektor yang paling rawan di Kemenhub saat ini adalah di laut atau pelabuhan. Menurut dia, hal ini sudah diatasi dengan membuat perizinan didistribusikan ke semua daerah.

"Karena laut itu kan berkaitan dengan banyak wilayah, banyak orang, pelaut-pelaut itu ingin cepat sehingga mereka ingin jalan pintas," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan, sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Dari seluruh aduan masyarakat, ada sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan, yakni Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan dan TNI.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi terkait pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).