Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tak Pernah Terpikir Keluar dari Pansus Angket KPK

Kompas.com - 26/07/2017, 16:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Fraksi PAN, Muslim Ayub menegaskan fraksinya tetap berada dalam keanggotaan Pansus.

Muslim juga memastikan belum ada pikiran dari fraksinya untuk menarik diri dari Pansus.

"Belum pernah terpikir kami menarik anggota dari Pansus Angket walaupun ada wacana mengatakan PAN menarik," ujar Muslim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

(baca: Amien Rais: Pansus Angket Akan Buka Selubung Wangi KPK yang Ternyata Palsu, Busuk)

Hingga kini, belum ada perintah dari pimpinan fraksi maupun pimpinan partai untuk menarik perwakilan PAN keluar dari Pansus.

Muslim bahkan menyebutkan bahwa fraksinya rajin hadir dalam rapat-rapat atau kegiatan Pansus.

"Kami tetap tiap hari masuk tak pernah absen, semalam sampai jam 1 malah. Kami belum ada perintah untuk menarik diri," kata Anggota Komisi III DPR itu.

 

(baca: Amien Rais Tertawa Dengar Suara Jangan Lemahkan KPK)

Soal sorotan publik bahwa partai pemerintah yang paling semangat dalam Pansus, menurut dia, Pansus tak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.

Meskipun saat ini enam fraksi yang menjadi anggota Pansus adalah fraksi partai pendukung pemerintah.

"Tidak ada urusan pemerintah, dulu ditekankan karena kasus e-KTP, proses e-KTP Pansus jalan terus, enggak ada persoalan," ucap Muslim.

(baca: Fahri Hamzah: Meski Semua Fraksi Keluar, Pansus Angket KPK Tetap Ada)

Gerindra memutuskan keluar dari Pansus Angket KPK. Dengan mundurnya Gerindra, tinggal tersisa enam partai yang terdaftar dalam keanggotaan Pansus.

Enam partai tersebut merupakan enam partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nadem dan PAN.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pada Rabu (25/7/2017), menyatakan, PAN melihat perkembangan pansus selama sebulan ke depan. Setelah itu partainya akan menentukan sikap.

Namun, ia tetap menginstruksikan anggota fraksinya agar menjamin tak ada agenda yang melemahkan KPK di dalam Pansus.

"Saya dukung penuh KPK. Inget, dulu kan saya ikut (menentang), tapi karena jalan terus pansusnya, saya ikut mengawal. Termasuk mau diboikot anggaran, kami menentang," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Kompas TV Dukungan terhadap KPK  terus bergulir. Sejumlah pemuda melakukan aksi dukungan terhadap institusi pemberantasan korupsi di Bundaran Hotel Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com