Luhut Menolak Disebut Menteri Super 'Tangan Kanan' Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menampik anggapan bahwa dirinya seringkali mengerjakan hal-hal yang berada di luar tanggung jawabnya.

Menurut Luhut, menyelesaikan masalah pemerintahan harus secara terintegrasi dengan seluruh kementerian.

Ia menolak disebut sebagai "super minister" karena terkadang mengurusi masalah di luar bidang kemaritiman.

"Ya sebenarnya kalau mau menangani secara terintegrasi pasti terkait dengan seluruh kementerian. Kelemahan kita selama ini tidak terintegrasi. Padahal banyak masalah yang harus diselesaikan," ujar Luhut dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (24/7/2017) malam.

(baca: Luhut Mengaku Bertemu Ketua MUI Ma'ruf Amin Bukan sebagai Menteri)

Selain itu, Luhut juga pandangan banyak kalangan yang melihat sosok pensiunan tentara itu sebagai tangan kanan Presiden Joko Widodo.

Selama ini, lanjut Luhut, posisinya tidak jauh berbeda dengan menteri-menteri lain di Kabinet Kerja dalam melaksanakan visi misi pemerintah.

Presiden Jokowi telah memberikan parameter bagi seluruh menteri untuk mengerjakan tugasnya, sehingga keputusan yang dia buat tidak selalu menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

"Kurang betul lah itu. Saya hanya pembantu Presiden yang memberikan masukan kepada Presiden dan melaksanakan visi misinya presiden. Itu saja," kata dia.

(baca: Prabowo Subianto Temui Luhut Panjaitan)

Mantan Menko Polhukam itu seringkali muncul sebagai perwakilan pemerintah dalam menyelesaikan urusan politik maupun non-politik.

Sosoknya dinilai sebagai penyeimbang antara kekuatan partai koalisi dan oposisi di Pemerintahan Jokowi.

Luhut sempat menemui Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin pada Rabu (1/2/2017) malam, terkait kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selain itu, Luhut juga menjadi satu-satunya menteri yang mendampingi Presiden Jokowi saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan rival politiknya saat Pemilu 2014, Prabowo Subianto.