Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: UU Pemilu Bukan soal Dukung-Mendukung Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2017, 06:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, tidak ada kaitan antara perbedaan sikap partainya dengan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, sejak awal pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus), ia selalu mengingatkan seluruh partai di DPR bahwa Undang-Undang Pemilu menyangkut eksistensi partai politik.

Karena itu ia mengatakan bahwa PAN berbeda opsi dengan pemerintah terkait metode konversi suara. PAN memilih sistem kuota Hare sedangkan pemerintah memilih Sainte Lague.

"Kami cuma tidak bisa mendukung karena itu akan membunuh dan menghabisi partai kami. Itu aja udah. Ini enggak ada kaitannya dengan dukung mendukung dan lain-lain, enggak ada," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Zulkifli juga mengaku telah membicarakan ihwal perbedaan sikap ini dengan seluruh partai koalisi pendukung pemerintah. Menurut Zulkifli, semua anggota koalisi pemerintah memaklumi perbedaan sikap yang diambil PAN.

Ia juga menghormati keputusan rapat paripurna yang telah memutuskan metode konversi suara menggunakan sistem Sainte Lague.

"Kalau kami ikut, nanti apa kata orang? Saya akan dibilang enggak waras. Partai saya mau dihabisi, masa saya setuju. Bagaimana coba? Jadi silakan. Pemerintah tidak terganggu, jalan terus Undang-Undang pemilu tapi kami tidak ikut bersikap," tutur Zulkifli.

(Baca juga: Menurut Zulkifli, Jokowi Memahami Alasan PAN Pilih Sikap Berbeda dengan Koalisi)

Pasca-pengambilan keputusan UU Pemilu, elite parpol koalisi pemerintah mengkritik sikap PAN. Menurut mereka, seharusnya PAN mendukung kebijakan pemerintah.

Jokowi sendiri sudah angkat bicara soal PAN. Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengan Jokowi.

"Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi, Jumat (21/7/2017).

(Baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara)

Kompas TV Partai Amanat Nasional tengah menjadi sorotan di percaturan politik tanah air pasca beda haluan dengan pemerintah meski PAN tergabung dalam koalisi pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com