Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Fahri Hamzah Tak Ikut PKS "Walk Out"

Kompas.com - 21/07/2017, 14:16 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah tetap bertahan di meja Pimpinan DPR dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu Jumat (21/7/2017) dini hari.

Ia memilih tetap bersama Ketua DPR Setya Novanto dan tak mengikuti langkah fraksi partainya, Partai Keadilan Sejahtera, walk out dari ruang rapat. 

Sementara, tiga pimpinan DPR lainnya, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto memilih meninggalkan ruang rapat bersama fraksi-fraksinya. 

Keempat fraksi yang melakukan aksi walk out itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat. 

Baca: Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu

Apa alasan Fahri memilih bertahan di ruang rapat?

"Sekarang ini kan saya tidak ada yang mengajak konsultasi. Jadi, saya ini independen. Ya, karena independen, ya sebagai Pimpinan DPR saya temani ketua supaya keputusannya lebih lancar," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

"Biar aja lah (tidak walk out). Biar sidangnya ada dua orang di situ yang mimpin," kata politisi yang tengah berkonflik dengan PKS ini.

Meski tak walk out, Fahri sendiri menolak UU Pemilu yang baru.

Baca: "Itu Fahri Enggak Ikut PKS 'Walk Out'?"

Secara pribadi, dia memilih opsi B.

Opsi paket B terdiri dari presidential threshold 0 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara kuota hare, dan jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10.

Fahri menilai, ambang batas pencalonan presiden tidak relevan lagi dengan prinsip penyelenggaraan pemilu serentak dan bisa menimbulkan instabilitas politik.

Disindir

Sebelumnya, saat PKS dan tiga fraksi lain melakukan walk out, sejumlah anggota DPR menyindir Fahri.

"Itu Fahri enggak ikut walk out?" teriak sejumlah anggota DPR.

"Fahri stay aja, Fahri. Tetap di sini," timpal anggota DPR lainnya.

"Saya sebenarnya enggak setuju sama presidential threshold 20 atau 25 persen. Tapi saya enggak walk out dan memilih tetap di sini," kata Fahri, yang disambut tepuk tangan oleh anggota DPR yang tersisa di ruang rapat paripurna.

Baca: Ogah Voting "Presidential Threshold", Alasan PKS "Walk Out" Paripurna

Konflik antara Fahri dan PKS telah diselesaikan melalui jalur hukum. Fahri menggugat pemecatannya dari partai ke pengadilan. Putusan pengadilan menyatakan ia menang, dan tetap sebagai kader PKS. 

Tak demikian halnya dengan PKS. PKS tetap menganggap Fahri sudah bukan anggota partai lagi.  

Kompas TV 4 Fraksi Tak Ikut Voting RUU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com