Jokowi: Bedakan Mana Kebijakan, Mana yang "Nyolong"

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini perbaikan sistem pemerintahan terus menerus dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Jokowi, sistem yang baik sangat penting untuk mencegah para pemangku kepentingan khilaf dan melakukan tindak pidana korupsi.

"Sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Jadi perbaikan sistem sangat penting sekali," kata Jokowi usai menghadiri rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017).

Jokowi menyampaikan hal ini menjawab pertanyaan wartawan mengenai masih banyaknya kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi.

(Baca juga: Survei: 86 Persen Responden Andalkan Jokowi dan KPK Berantas Korupsi)

Menurut Jokowi, selain sistem yang harus ditata, aparat penegak hukum juga harus memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku korupsi sehingga menimbulkan efek jera.

"Tapi aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang nyolong," kata Jokowi.

"Mana yang kebijakan, mana yang ambil duit rakyat, ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan, karena pemilahan ini memang harus jelas," ujar dia.