Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Munculkan Pesimisme, Nyinyir-nyinyir

Kompas.com - 20/07/2017, 16:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta sejumlah pihak untuk tidak terus mengumbar pesimisme dan sindiran kepada pemerintah.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah saat ini sudah mendapatkan kepercayaan besar, bahkan dari dunia internasional.

Hal tersebut bisa dilihat dari Survei Gallup World Poll (GWP). Survei tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang pemerintahnya paling dipercaya oleh masyarakat.

"Itu juga bukan lembaga yang ecek-ecek, punya kredibilitas, dan menempatkan Indonesia pada peringkat pertama," kata Jokowi di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017).

Menurut Jokowi, momentum kepercayaan seperti ini harus digunakan sebaik-baiknya. Sebab, survei ini menunjukkan ada kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

"Jangan yang dimunculkan pesimisme, nyinyir-nyinyir, kepercayaan sudah jelas dilihat dari survei, makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme negara ini ke depan akan lebih baik," ucap Jokowi.

Dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (18/7/2017), Sri Mulyani sebelumnya melaporkan hasil survei ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal trust and confidence in national government berdasarkan data Gallup," ujar Sri.

(Baca: Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah)

Sri mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor itu di antaranya, masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat, tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.

Hasilnya, 80 persen responden menyatakan, pemerintah memenuhi hal itu seluruhnya. Angka 80 persen ini meningkat 28 persen dibandingkan angka tingkat kepercayaan 10 tahun lalu, yakni 2007 yang hanya mencapai 52 persen.

Angka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), seperti Amerika Serikat (30 persen), Inggris (31 persen), Jerman (55 persen), dan Perancis (28 persen).

Tidak hanya negara yang tergabung dalam OECD, negara yang tak tergabung di dalamnya juga masih di bawah Indonesia, yakni India (73 persen), Brazil (26 persen), dan Afrika Selatan (48 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com