Usai Bertemu Wakapolri, Pansus Angket KPK Yakini Dapat Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqulhadi menyampaikan, pihaknya semakin yakin dengan langkah pansus setelah melaksanakan rapat dengan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dan jajarannya, Rabu (19/7/2017) sore.

Rapat tersebut, kata dia, merupakan penyamaan visi dan misi kedua lembaga untuk kerja pansus yang lebih baik.

"Diskusi tersebut berlangsung sangat hangat di bawah iklim yang menggembirakan dan membuat segala sesuatu lebih kami yakini sebagai dukungan, baik psikologis maupun hal yang lain," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Beberapa waktu lalu sempat timbul situasi yang seolah memecah belah hubungan keduanya. Misalnya pada saat muncul pernyataan dari pihak Kepolisian yang menolak membantu penjemputan paksa Miryam S Haryani.

Di sisi lain, pihak pansus juga sempat memberi pernyataan untuk tidak membahas anggaran Kepolisian jika Kepolisian menolak membantu penjemputan paksa Miryam. Situasi tersebut, menurut Taufiqulhadi, tak ada lagi.

(Baca: Kasus E-KTP, Pansus Angket KPK, dan Setya Novanto Tersangka...)

"Harmonisasi hubungan perlu. Kalau sudah ada itu maka menurut kami, lebih mudah untuk bicara," kata Politisi Partai Nasdem itu.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu sebelumnya menyampaikan, rapat dengar pendapat kali itu memilki sejumlah fokus. Di antaranya adalah tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakpatuhan peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM.

"Serta membicarakan reekait SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri dan terkait perkara operasi tangkap tangan dari sisi hukum positif," ucap Politisi PDI Perjuangan itu.

Namun, rapat berlangsung tertutup untuk publik karena menyangkut hal-hal sensitif dan teknis.

"Kami sampaikan bahwa rapat kami nyatakan tertutup," kata Masinton.