Menimbang Posisi Indonesia Setelah Kunjungan Raja Salman dan Obama

SEPANJANG tahun 2017 tercatat dua pemimpin negara berpengaruh telah menginjakkan kaki di Indonesia. Raja Salman King Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi dan Barack Obama dari Amerika Serikat.

Kunjungan yang terbaru oleh Obama selama 10 hari dari tanggal 23 Juni – 2 Juli. Beberapa bulan sebelumnya, Raja Salman selama 12 hari dari tanggal 1-12 maret memanfaatkan tiga hari untuk bekerja dan sembilan hari sisanya untuk berlibur di Pulau Bali.

Bagi Obama, Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi selepas purna tugas sebagai Presiden ke 44 Amerika Serikat. Pun Raja Salman ke Indonesia saat itu merupakan yang terlama dibandingkan dengan negara Asia lainnya sepanjang rangkaian misi lawatannya.

Kunjungan obama kali ini jauh berbeda dibandingkan tahun 2010 yang tidak lebih dari 24 jam, kini bertema "back to nature". Hal ini tergambar dari aktivitas yang dilakukan didominasi luar ruang (outdoor), seperti bermain air jeram dan menyambangi hutan Becici di Bantul Yogyakarta.

Selain ke Pura Tirta Empul, Jatiluwih di Bali, kemudian Borobudur, Prambanan Jawa Tengah dan Istana Bogor. Terakhir, hadir di kongres diaspora Indonesia. Skema kunjungan obama santai-serius.

Agak berbeda dengan Raja Salman serius-santai, lazimnya kepala negara aktif. Mengawali fokus kunjungan dengan melakukan serangkaian Memorandum of Understanding (MoU) penguatan kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan agama. Kemudian mengkahiri dengan tema liburan dalam kerangka "Tourism Halal Destination" di Bali.

Sarat makna dan momentum
Secara eksternal, kunjungan kedua tokoh ini memiliki makna yang luar biasa dalam penguatan diplomasi Indonesia di tingkat global. Terlebih keduanya hadir dari latar belakang sistem politik serta budaya yang sangat jauh berbeda.

Raja Salman tumbuh dalam sistem monarki dan budaya feodalisme, sedangkan Obama datang dari sistem demokrasi dengan budaya iberal. Meski tak bersinggungan langsung, kedua tokoh tersebut dalam satu scene yang sama, namun secara faktual membuktikan bahwa Indonesia tempat yang nyaman untuk mereka sambangi berlama-lama.

Setidaknya ini menjadi bukti dan pukulan telak bagi negara-negara di kawasan yang seringkali mengunggulkan sektor pariwisata. Malaysia boleh punya "Truly Asia", Thailand punya objek wisata Phuket atau Singapura dengan beragam sajian hiburan.

Ternyata untuk ‘level dan selera’ kepala negara, bukan tempat wisata semacam itu yang dibutuhkan mereka. Tentu saja pada akhirnya momentum ini harus mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia sebagai magnet dan menjadi daya ungkit dalam menarik jutaan wisatawan dari kawasan Amerika dan Eropa, Juga Timur Tengah.

Di sisi lain, harus disadari banyak daerah objek wisata di Indonesia karakteristiknya lekat dengan kehidupan agama. Masyarakatnya hidup dalam suasana dan simbol-simbol agama.

Situasi tersebut seringkali dianggap sebuah hipotesis yang menghambat perkembangan pariwisata. Tak ayal, kehadiran kedua tokoh ini juga secara simultan telah menyampaikan pesan penting bahwa tidak ada hambatan berarti di negeri ini.

Obama ke Bali, pun demikian Raja Salman. Tak ada halangan dan hambatan untuk Raja Salman dan Rombongan untuk menikmati sajian "Halal Tourism Packages" di Bali.

Menjadi bukti saling beradaptasi dan menyesuaikan, makna diplomasi budaya yang monumental. Artinya tak perlu ada benturan peradaban (clash of civilizations) meminjam istilah fenomenal Samuel P Huntington yang menekankan identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik.

Secara internal tentu saja segenap komponen bangsa tidak boleh lekas berpuas diri atas apa yang telah dicapai. Justru sudah sepantasnya terus memperbaiki dan melengkapi.

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dengan seluruh masyarakat, perbaikan infrastruktur pendukung, sistem pelayanan yang berbasis customer satisfaction dan perlunya langkah-langkah serius yang terencana dan massif dalam kerangka diplomasi Indonesia.

Setidaknya semua ini sejalan dengan prinsip "total diplomasi" yang dianut oleh pemerintah saat ini. Bahwa kegiatan diplomasi tidak hanya bertumpu kepada pemerintah saja (first track diplomacy), namun juga segenap aktor non-negara dapat melakukan fungsi yang sama sesuai kapasitasnya masing-masing baik masyarakat sipil, militer, parlemen maupun NGO (multitrack diplomacy).

Diplomasi total merupakan negosiasi yang menyangkut berbagai aspek bukan hanya membangun pendekatan terkait bidang-bidang yang bersifat politis, tetapi juga dalam peningkatan investasi, perdagangan, kesempatan kerja, agama, budaya, sosial, pariwisata dan semua sektor kehidupan.

Meneguhkan positioning
Raja Salman dan Obama memberikan signal khusus dalam aspek komunikasi antarbudaya, bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang sangat baik dalam komunikasi dan diplomasi yang efektif.

Modal sosial yang telah ada selama ini sesungguhnya tidak menghambat interaksi kita dengan dunia luar, namun telah meneguhkan positioning Indonesia sebagai negara yang welcome dengan budaya lain sepanjang sesuai dan mampu memberikan kontribusi positif.

Menukil konsep Taylor dan Simard dalam buku Communication with Strangers, An Approach to Intercultural Communications yang mengatakan bahwa komunikasi seseorang dengan latar belakang budaya yang berbeda akan sama efektifnya dengan seseorang yang berasal dari budaya yang sama.

Kunjungan itu menunjukan tidak perlu ada kekhawatiran kesenjangan komunikasi sepanjang adanya kesepahaman. Hal ini ditegaskan kembali oleh William B Gudykunst dan Young Yun Kim dalam literatur yang sama bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi komunikasi berjalan efektif adalah kemampuan kita untuk memahami budaya yang berbeda.

Mustahil memahami budaya yang berbeda sepanjang kita memegang teguh ethnocentric berlebihan. Sumner (1940) memaparkan karakteristik ethnocentrism senantiasa memandang bahwa budayanya adalah pusat dari segala hal, dan skala dan standar atas apapun harus merujuk padanya.

Dalam titik ekstrem, ethnocentrism mendorong cara pandang budaya sendiri merupakan jalan yang paling benar (right) sedangkan yang lainnya salah (wrong).

Berdasarkan konsep tersebut, rasanya bangsa kita selama ini sudah cukup mampu melewati jebakan ethnocentrism tersebut. Karena secara alamiah telah hidup dalam budaya yang berbeda dengan lebih 300 bahasa daerah, dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada akhirnya, penulis berharap seluruh simpul potensi baik dari kunjungan kedua tokoh tersebut mampu diinventarisasi secara maksimal agar dapat memberikan nilai tambah (added value), keunggulan kompetitf (competitive advantage), dan nilai pasar (market value) bagi positioning Indonesia di tingkat global. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.