Perppu Ormas dan Lika-liku Perppu di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, hierarki di atas sekaligus menunjukkan urutan kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut.

Apa yang membedakan perppu dari UU?

Perbedaan bisa ditemukan dalam definisi masing-masing. UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa.

Apa maksud dari “kegentingan memaksa”?

Penjelasan mengenai frasa “kegentingan memaksa” antara lain dapat ditemukan di Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Di situ, Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “kegentingan memaksa” yang dimaksud konstitusi sebagai prasyarat perlu dibuat sebuah perppu adalah:

1. Ada kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah hukum secara cepat  berdasarkan Undang-Undang
2. UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Sampai kapan Perppu berlaku?

Merujuk Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011, Perppu harus diajukan ke DPR pada masa persidangan berikutnya setelah penerbitan perppu sebagai rancangan UU (RUU) penetapan perppu. Di sini, DPR hanya akan menyetujui atau tidak menyetujui perppu tersebut dalam rapat paripurna.

Bila DPR memberikan persetujuan, perppu akan ditetapkan sebagai UU. Sebaliknya, bila pengajuan persetujuan ditolak, perppu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Proses pencabutan perppu dalam hal DPR tidak memberikan persetujuan, harus dilakukan lagi lewat pengajuan RUU tentang pencabutan perppu dimaksud untuk kemudian ditetapkan di sidang paripurna DPR.