Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rayhan Dudayev
peneliti

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Kenapa Kajian Kebijakan Penting Dipublikasikan?

Kompas.com - 11/07/2017, 07:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

Transparan dan partisipatif

Idealnya, untuk mejadi basis kebijakan yang inklusif, kajian harus bersifat obyektif. Namun, bukan tidak mungkin, suatu KLHS atau kajian lainnya yang melandasi suatu kebijakan dibuat dengan metode yang dikehendaki si pembuat. Konsekuensinya, seperti halnya suatu kebijakan, kajian bisa bersifat eksklusif dan subyektif tergantung keinginan si pembuatnya.

Alih-alih suatu kebijakan berusaha mengakomodasi kepentingan publik luas, lingkungan, dan generasi yang akan datang melalui pembuatan kajian, penyusunan kajian dari suatu kebijakan juga tertutup. Singkatnya, baik kebijakan dan kajian yang melandasi, disusun dengan tidak transparan. Hal ini membuat tujuan pembuatan kajian tidak tercapai.

Kasus-kasus kritikal seperti reklamasi Teluk Jakarta dan semen Kendeng digantungkan kelanjutannya pada kajian yang prosesnya tertutup. Bukannya menghasilkan kebijakan yang obyektif dan inklusif dengan didasarinya kajian, kebijakan dapat menjadi lebih menekan (oppressive). Lebih parah, kajian yang tertutup dapat mengaburkan  wajah coreng kebijakan yang sebenarnya.

Menurut Ahli Hukum Lingkungan Universitas Indonesia Andri Guna Wibisana, ketika terdapat ketidakpastian ilmiah (pro-kontra) pada suatu kebijakan, misal reklamasi Teluk Jakarta, keputusan tidak lagi dapat didasarkan sepenuhnya pada landasan ilmiah. Sehingga, proses pengambilan keputusan haruslah dilakukan secara terbuka dan kolektif, serta telah mempertimbangkan semua isu yang menjadi perhatian.

Terkait keterbukaan, keadilan prosedural telah disediakan UU No 14 Tahun 2008. Penjaminan hak tiap warga negara untuk mengetahui bukan hanya rancangan suatu kebijakan tetapi juga kajian atau pun risalah yang melandasinya harus segera diimplementasikan.

Dengan informasi dini yang didapat, diharapkan publik dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi, mengkritik suatu kebijakan dan kajiannya. Harapannya, kebijakan dan kajian yang melandasi memperoleh kesahihan karena terdapat kesepakatan kolektif di dalamnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com